Ancaman Hoaks hingga AI Deepfake, Wamenkomdigi Nezar Patria Soroti Bahaya di Ruang Digital

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari luasnya infrastruktur atau cakupan jaringan telekomunikasi. Menurutnya, indikator utama justru terletak pada sejauh mana masyarakat merasa aman serta memperoleh manfaat nyata dari ruang digital dalam aktivitas sehari-hari.

“Konektivitas kita sudah hampir merata. Sekarang yang kita perlu melindungi manusianya, terutama kelompok anak-anak, orang tua, perempuan, dan penyandang disabilitas,” ujar Wamen Nezar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Program dan Modul Literasi Digital di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (15/1).

Ia menjelaskan bahwa peningkatan akses digital yang signifikan, dengan jangkauan jaringan 4G mencapai 97,16 persen wilayah berpenghuni serta penetrasi internet sekitar 80 persen penduduk, berbanding lurus dengan meningkatnya potensi risiko di ruang digital.

Berbagai ancaman seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, kekerasan berbasis digital, hingga penyalahgunaan teknologi kini menjadi persoalan serius, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan.

“Internet membawa manfaat besar, tapi tanpa perlindungan, warga justru bisa menjadi korban. Negara harus hadir di titik ini,” tegasnya.

Wamen Nezar secara khusus menyoroti kelompok lanjut usia yang kerap menjadi sasaran hoaks dan modus penipuan digital, mulai dari informasi kesehatan yang menyesatkan, isu bantuan sosial palsu, hingga investasi bodong yang menyebar luas melalui grup percakapan.

Selain itu, ia mengingatkan munculnya bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI), seperti pemalsuan wajah dan suara anggota keluarga untuk menipu korban agar menyerahkan uang atau data pribadi.

“Bayangkan orang tua menerima panggilan video dengan wajah dan suara yang mirip anaknya. Ini risiko yang sangat serius,” ujar Wamen Nezar.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya prinsip inklusivitas agar transformasi digital tidak meninggalkan siapapun, termasuk penyandang disabilitas.

“Layanan digital harus bisa diakses semua warga, bukan hanya yang muda dan sehat. Inklusivitas adalah manfaat publik,” ujarnya.

Kelompok perempuan dan anak pun dinilai menghadapi ancaman serius dari teknologi deepfake, yang memungkinkan manipulasi foto biasa menjadi konten pornografi tanpa izin dan persetujuan korban.

“Teknologi tidak boleh merampas martabat manusia. Jika ada layanan digital yang membuka celah kejahatan, negara wajib bertindak,” imbuhnya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan upaya berkelanjutan untuk memastikan platform digital bertanggung jawab atas dampak dari layanannya.

Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mewajibkan platform membatasi konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.

“Platform mengelola algoritma, negara membawa kepentingan warga untuk meminta platform berpihak pada keamanan dan kebermanfaatan bagi publik,” pungkasnya.