Pil Pahit Jurnalisme di Era Viral

Linimasa media sosial akhir-akhir ini dipenuhi cerita dramatis yang mencuri perhatian. Dari cerita Jessica Radcliffe, pelatih lumba-lumba yang kabarnya “ditelan” hewan yang dilatihnya. Lalu muncul juga pemberitaan yang bersumber dari viralnya struk pembayaran kafe yang mencantumkan biaya “Royalti Musik dan Lagu” sebesar Rp 29.140. Ada juga media mainstream yang mengangkat angle berita Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut tak menyalami Menko Infrastuktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPR Puan Maharani.  

Ketiganya punya pola sama; berawal dari postingan di media sosial, jadi viral, lalu diangkat oleh media arus utama. Yang berbeda adalah kualitas verifikasi. Tidak jarang, kecepatan mengalahkan akurasi.

Kasus “pelatih lumba-lumba ditelan” beredar luas di media sosial, meski belum ada media arus utama yang bisa mengonfirmasi lokasi kejadian atau identitas korban. Banyak portal hanya memuat ulang potongan video dari akun netizen. Berita human interest ini mengundang simpati sekaligus kengerian tersendiri.

Struk “royalti musik” tak kalah dramatis. Dari unggahan sebuah akun TikTok yang menampilkan struk kafe di Surabaya dengan tambahan biaya “Royalti Musik dan Lagu”. Berita ini diliput beberapa media online. Tentu saja memancing reaksi publik di tengah polemik pembahasan royalti musik. Dugaan pun mengarah ke editan atau satir.

Isu “Gibran tidak menyalami AHY dan Puan” muncul dari potongan video upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Bandung Barat, Minggu (10/08/2025). Tempo.co mengangkatnya dalam berita, namun konteks pergerakan Gibran di antara tamu dan sudut pandang kamera tidak sepenuhnya dijelaskan. Tak pelak isu ini pun segera memancing reaksi beragam yang mengarah kepada persaingan politik di antara anak mantan presiden.

Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Henry Jenkins (2006) sebagai Convergence Culture bahwa batas antara media lama dan baru makin kabur. Konten media sosial dan media arus utama saling memengaruhi. Kini, berita tak hanya lahir di redaksi—ia bisa lahir dari akun anonim di Instagram, X atau TikTok, lalu masuk headline dalam hitungan menit.

Konsep ini juga dapat dijelaskan sebagai fenomena disintermediation. Yakni, hilangnya peran gatekeeper seperti wartawan lapangan atau editor sebagai pintu masuk informasi. Masyarakat kini bisa langsung menyebarkan informasi ke publik, tanpa proses verifikasi.

Menurut Bolter dan Grusin (1999), media saling melakukan daur ulang konten di antara mereka (remediation). Potongan video dari TikTok diangkat portal berita, lalu kembali viral setelah diliput. Siklus ini mempercepat penyebaran, tapi juga memperbesar risiko kesalahan.

Masalahnya, media arus utama yang dulu berfungsi sebagai penjernih informasi kini ikut terhanyut dalam logika viral. Di ruang redaksi, kecepatan tayang sering lebih diprioritaskan daripada kedalaman verifikasi.

Diana Bossio, dalam bukunya Journalism and Social Media (2017), menawarkan tiga norma baru jurnalisme di era digital authenticity (otentisitas), transparency (transparansi), dan collaboration (kolaborasi). Tiga norma baru ini ibarat pil sangat pahit yang membuat jurnalisme di media sosial enggan menelannya. 

Otentisitas mengajak jurnalis menghadirkan informasi langsung dari sumber asli. Sayangnya, di tangan sebagian redaksi, ini diartikan cukup mengambil konten “mentah” dari media sosial tanpa cek silang.

Transparansi menuntut keterbukaan proses liputan—misalnya menyebutkan bahwa berita bersumber dari video warganet yang belum diverifikasi, atau menjelaskan keterbatasan data. Tapi dalam praktiknya, banyak media menghilangkan catatan konteks ini.

Kolaborasi memberi ruang bagi publik ikut melaporkan informasi, seperti lewat crowdsourcing. Namun tanpa filter ketat, kolaborasi malah menjadi pintu masuk hoaks.

Masalahnya, norma-norma ini belum menjadi budaya kerja yang konsisten. Alih-alih menjadi alat untuk memperkuat akurasi, ia sering kalah oleh dorongan untuk mengikuti tren viral.