Pemilu dan Keteladanan Elite

Pemilu sejatinya menjadi instrumen konstitusional untuk menemukan keteladanan di ruang publik. Pemilu dapat dimaknai sebagai ajang kontestasi keteladanan yang dimanifestasikan melalui adu gagasan dan rekam jejak melalui forum perdebatan, diskusi, dan udar gagasan. Pemilu yang jujur dan adil menjadi pintu masuk lahirnya keteladanan di ruang publik.

Institusi demokrasi yang tecermin melalui cabang-cabang kekuasaan negara harus merepresentasikan keteladanan publik yang dimulai dari cara mendapatkan kekuasaan dengan baik, pengelolaan kekuasaan dengan transparan dan akuntabel, serta pertanggungjawaban kekuasaan di hadapan publik. Semua tahapan tersebut menjadi modal penting untuk melahirkan keteladanan bagi publik.

Penyelenggara negara yang bertindak atas dasar etika dan hukum, maka dengan sendirinya, keteladanan akan lahir dari model kepemimpinan yang otentik itu. Hal yang sama bila aktor politik bertindak selaras antara ucapan dan perbuatan, maka akan melahirkan politisi yang merepresentasikan gagasan dan pikiran publik (representation in ideas) bila kelak menjadi pejabat publik. Baik di eksekutif maupun di legislatif.

Kepemimpinan teladan hakikatnya berorientasi pada kebaikan bagi banyak orang. Sebagaimana disebutkan Perdana Menteri Kanada Jean Chrétien (periode 1993–2003), di Toronto Star 7 Juni 1984, bahwa leadership means making people feel good. Kebaikan publik dalam konteks bernegara terefleksikan melalui konstitusi. Singkatnya, untuk menemukan keteladanan elite, pilihannya tak lain dengan mengelola negara dengan berpedoman pada etika dan hukum, bukan yang lain. (*)

*) FERDIAN ANDI, Pengajar HTN/HAN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)