Merekonstruksi Fungsi Baliho

SAAT ini baliho para politikus sudah memenuhi pinggir-pinggir jalan di seluruh Indonesia. Isinya hanya dua, foto orang dan pesan-pesan politik. Baliho dimanfaatkan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon legislatif (caleg) untuk mengenalkan dirinya dan partainya. Baliho dianggap sebagai media yang paling mudah untuk mengampanyekan program kerja bakal caleg sekaligus partai politik. Kerja-kerja sosial para caleg di lapangan juga dapat dikurangi dengan memperbanyak baliho.

Namun, baliho yang berlebihan jumlahnya di pinggiran jalan itu akhirnya hanya menghasilkan antipati dari masyarakat. Hal tersebut justru dapat merugikan politisi dan partai politiknya. Jadi, baliho sudah menunjukkan kekurangefektifannya sebagai media sosialisasi.

Akan tetapi, mengapa masih banyak baliho yang terpasang di sepanjang jalan? Ini yang menarik ditinjau ulang mengenai fungsi baliho saat ini. Baliho yang dipasang di pinggir jalan bukan lagi sekadar media kampanye, tetapi juga sebagai tanda yang terus merepresentasikan berbagai makna. Makna-makna itulah yang terus dikejar dan direbut para politikus maupun partai politik.

Hal ini sejalan dengan konsep tanda yang dijelaskan oleh Jacques Derrida, tentang teori dekonstruksi. Jacques Derrida adalah seorang filsuf modern dari Prancis. Semiotika Derrida lebih banyak menjelaskan tanda sebagai penundaan makna. Jika diterapkan pada konteks baliho, dapat dikatakan baliho merupakan satu tanda yang terus-menerus menghasilkan tanda-tanda baru.

Sebagai tanda, baliho tidak lagi berfungsi seutuhnya sebagai media kampanye, tetapi sebagai simbol kekuatan seorang politikus atau partai politik tertentu. Kekuatan itulah yang ingin ditunjukkan seorang politikus maupun satu partai politik kepada masyarakat. Setidaknya ada lima simbol kekuatan yang ditunjukkan lewat baliho bagi seorang politikus atau bagi partai politik.

Pertama, baliho sebagai simbol kekuatan keuangan. Jumlah baliho yang dipasang seorang politikus atau suatu partai politik dapat digunakan sebagai takaran kondisi keuangan politikus atau partai politik tersebut. Pencetakan dan pemasangan baliho memerlukan biaya yang besar. Semakin banyak baliho yang ingin dipasang, tentu semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Kekuatan keuangan ini mungkin saja memang merupakan sesuatu yang sengaja ditonjolkan oleh politisi tersebut. Sebab, hal itu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pemilih.

Kedua, baliho sebagai simbol kekuatan kader partai. Pemasangan baliho yang banyak dan bertebaran di suatu wilayah dapat merepresentasikan bahwa di wilayah tersebut terdapat satu atau dua kader partai yang kuat. Baik secara keuangan maupun secara jaringan dan massa. Kekuatan seorang kader partai politik di suatu wilayah sangat efektif meningkatkan elektabilitas partai politik.

Ketiga, baliho sebagai simbol kekuatan kekuasaan. Pada umumnya, satu daerah dipimpin oleh seorang kader partai politik, baik gubernur maupun bupati atau juga ketua DPRD. Tahun menjelang pemilu merupakan cara mengukur kekuatan kader partai yang berkuasa tersebut. Salah satunya dengan melihat jumlah baliho yang dipasang, baik terkait dirinya sendiri maupun terkait dengan partainya. Semakin banyak baliho yang dipasang kepala daerah tersebut, dapat dipastikan dia memiliki kekuasaan yang besar atas wilayah yang dipimpinnya itu. Hal tersebut juga dapat berlaku bagi anggota legislatif di suatu wilayah. Kekuatan kekuasaan ini dengan cepat dapat menarik suara-suara mengambang di suatu wilayah.

Keempat, baliho sebagai simbol kekuatan jaringan. Memasang baliho di sepanjang jalan tidak hanya memerlukan biaya yang banyak, tetapi juga tenaga dan relawan untuk membantu memasangnya. Bahkan memerlukan survei untuk menentukan titik pemasangan. Memasang baliho di tempat strategis harus melalui izin dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, jika memasang baliho di tempat umum atau di depan rumah warga, harus melalui persetujuan warga sekitar. Jika seorang politikus memiliki jaringan yang kuat di suatu wilayah, dia akan dengan mudah memasang baliho di tempat-tempat yang disukainya, termasuk di depan rumah warga. Kekuatan jaringan ini seperti sarang laba-laba. Sangat besar potensinya merebut kelompok atau komunitas tertentu.

Kelima, baliho sebagai simbol kekuatan massa. Senada dengan kekuatan jaringan, kekuatan massa atau konstituen seorang politikus dan satu partai politik dapat dilihat dari jumlah baliho yang dipasang di suatu wilayah. Istilah massa dalam lembaga survei sering disebut pemilih tetap yang militan. Baliho yang sudah terpasang harus dijaga supaya tidak dirusak orang lain atau lawan politik. Penjagaan baliho ini dapat terlaksana secara mandiri jika massa pendukung politisi dan partai politik sangat kuat di satu wilayah. Baliho-baliho politik di basis massa yang kuat akan tetap terjaga dengan aman. Jumlah baliho dan kekuatan massa dapat menciutkan nyali lawan politik atau partai politik lain.

Seiring berjalannya waktu, fungsi-fungsi baliho dapat terus mengalami perubahan. Seandainya baliho tidak dapat mereproduksi tanda baru dan fungsi baru, pasti ia sudah ditinggalkan sebagai media kampanye. Jika suatu tanda tidak mampu lagi merekonstruksi dan menghasilkan tanda-tanda baru, pasti tanda tersebut akan ditinggalkan oleh manusia sebagai pengguna tanda. Inilah dekonstruksi yang melekat pada baliho sebagai sebuah tanda. Perubahan itu mampu dilakukan oleh media sejenis baliho untuk tetap bertahan sebagai alat peraga kampanye hingga saat ini. (*)

*) SYAMSUL RIJAL, Dosen Universitas Mulawarman, Peneliti di Citra Demokrasi Nusantara (CDN) Samarinda