Menjawab Perlambatan Ekonomi

PENERIMAAN maupun belanja negara dirancang mengalami peningkatan dalam RAPBN 2020. Sementara sisi pembiayaan ditargetkan menurun. RAPBN 2020 cukup istimewa karena akan menjadi "amunisi" awal bagi kabinet baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, itu juga penuh tantangan lantaran disusun di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan. Karena itu, formulasi strategi dan postur RAPBN 2020 yang akan dieksekusi kabinet baru harus menjawab tantangan perlambatan ekonomi.

Laju volume perdagangan global semakin menyusut seiring proteksi yang meningkat akibat memanasnya perang dagang. Outlook International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, volume perdagangan global hanya akan tumbuh 2,5 persen pada 2019 setelah tahun lalu berhasil tumbuh 3,7 persen. Meski 2020 diproyeksi dapat kembali ke angka 3,7 persen, perkiraan IMF itu masih sangat sementara. Sebab, ketegangan kembali terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Bagi Indonesia, situasi tersebut semakin menyulitkan untuk mengelola neraca transaksi perdagangan. Hal itu akibat penurunan impor yang tidak sepadan dengan laju ekspor. Apalagi, di saat bersamaan, perekonomian dunia turun sehingga permintaan komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga ikut turun.

Kecenderungan inflasi rendah bukan suatu prestasi karena pertumbuhan ekonomi memang rendah. Sasaran inflasi 3,1 persen pada asumsi makro RAPBN 2020 akan sulit terealisasi.

"Pendarahan" pada defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) belum mampu dihentikan sehingga melebar ke 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Itu merupakan alarm bagi stabilitas nilai tukar rupiah di tengah situasi global yang tanpa kejelasan arah.

Tanpa upaya serius mengatasi pelebaran defisit, nilai tukar rupiah dapat berfluktuasi liar melawan USD.

Sementara itu, meski bertema penguatan inovasi dan SDM, RAPBN 2020 tetap harus menjadi salah satu stimulus fiskal yang efektif dalam mencegah perlambatan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk mendorong dunia usaha domestik dan investasi secara keseluruhan agar laju ekonomi Indonesia tetap "tegak" di tengah gencarnya perang dagang.

Pemerintah juga perlu mengubah skenario pendapatan negara, khususnya perpajakan serta bagian laba BUMN. Diperlukan juga percepatan realisasi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25 persen menjadi 20 persen agar dunia usaha lebih cepat berkembang.

*) Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)