alexametrics

Refleksi Hari Buruh: Melihat Jalan Tengah dalam Omnibus Law

oleh M. HADI SHUBHAN *)
1 Mei 2021, 19:48:18 WIB

PADA waktu omnibus law masih dalam pembahasan, seakan tergambar bahwa omnibus law (klaster ketenagakerjaan) merupakan ”madu” sepenuhnya bagi pengusaha dan ”racun” sepenuhnya bagi buruh. Ternyata setelah jadi UU Cipta Kerja, ditambah dengan peraturan pelaksanaannya, tidak sepenuhnya ”madu” bagi pengusaha, tetapi ada ”racun”-nya juga.

Demikian pula bagi buruh. Tidak sepenuhnya ”racun”, tetapi ada ”madu”-nya juga bagi buruh. Itulah jalan tengah yang diambil pemerintah untuk memberikan keadilan, baik bagi pengusaha maupun buruh. Jika tidak demikian, seperti yang dikatakan seorang filsuf bahwa negara yang tidak memberikan keadilan bagi rakyatnya hakikatnya adalah ”perampok” yang terorganisasi.

Benefit Pengusaha

Beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan benefit bagi perusahaan adalah, pertama, ketentuan yang memberikan fleksibilitas perusahaan untuk menggunakan buruh outsourcing (alih daya). Kini perusahaan dapat menggunakan buruh alih daya tanpa memandang apakah itu pekerjaan inti atau penunjang. Dengan demikian, pengusaha dapat menggunakan buruh alih daya tersebut untuk pekerjaan apa pun. Pemerintah memandang bahwa urusan alih daya merupakan urusan B-to-B (business-to-business) antar perusahaan pengguna dengan perusahaan alih daya dan bukan urusan ketenagakerjaan. Sebab, urusan ketenagakerjaan itu urusan perusahaan alih daya murni.

Kedua, debirokratisasi penggunaan TKA (tenaga kerja asing). Kini perusahaan dalam menggunakan TKA lebih ringkas dan mudah perizinannya. Perusahaan hanya perlu mengajukan RPTKA (rencana penggunaan TKA) tanpa perlu mengurus IMTA (izin mempekerjakan TKA) dan semua pengurusan dokumen penggunaan TKA tersebut dilakukan secara online. Di samping itu, sanksi pidana administratif penggunaan TKA telah dihapuskan.

Ketiga, dihapuskannya UMSK (upah minimum sektoral kabupaten/kota/provinsi) dan hanya ada UMP (upah minimum provinsi), sedangkan UMK (upah minimum kabupaten/kota) bersifat fakultatif dan bersyarat. Di samping itu, bagi pengusaha yang masuk kelompok usaha kecil, kewajiban pemenuhan upah minimum dapat dikesampingkan sepanjang telah disepakati dengan buruh. Penghitungan upah minimum juga lebih didasarkan pada rumusan-rumusan matematis dengan didasarkan pada angka statistik yang dimiliki BPS, bukan didasarkan pada survei komponen kebutuhan hidup layak.

Keempat, kini pengusaha dapat lebih mudah melakukan PHK, antara lain ditambah ketentuan pengusaha dapat melakukan PHK karena alasan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian. Juga karena alasan indisipliner (melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama) PHK dapat dilakukan langsung tanpa memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga terlebih dahulu asal diatur dalam ketentuan perusahaan tersebut. Di samping itu juga, pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan pelanggaran mendesak, yang notabene eks pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang mengatur PHK karena kesalahan berat yang sejatinya telah dibatalkan MK.

Benefit Buruh

Beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang merupakan keuntungan bagi buruh juga terdapat dalam beberapa ketentuan. Pertama, adanya kompensasi (pesangon) bagi pekerja kontrak (PKWT). Kini pekerja kontrak yang diakhiri kontraknya akan mendapat pesangon dari pengusaha. Sebelumnya hanya pekerja tetap (PKWTT) yang mendapat pesangon. Ketentuan ini cukup signifikan bagi buruh mengingat jumlah pekerja kontrak ini justru lebih banyak dibandingkan dengan pekerja tetap, dan pada kenyataannya pengusaha lebih senang mempekerjakan buruh kontrak untuk menghindari pembayaran pesangon jika terjadi pengakhiran kontrak tersebut.

Kedua, terdapatnya JKP (jaminan kehilangan pekerjaan) bagi buruh. Kini buruh yang mengalami PHK, di samping akan mendapatkan pesangon dari pengusaha, akan mendapat JKP dari pemerintah selama buruh belum mendapatkan pekerjaan baru paling lama enam bulan sejak terjadi PHK. JKP ini masuk cakupan dari BPJamsostek, yang mana iuran JKP tersebut bukan beban pengusaha maupun buruh, melainkan beban pemerintah.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads