Ganjar: Saya di Jakarta, Antar Lukisan ke Bu Mega

JawaPos.com – Pertanyaan dan spekulasi langsung merebak begitu Ganjar Pranowo tak diundang Puan Maharani pada pengarahan kader di Kota Semarang. Terutama tentu saja mengarah pada bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dari PDIP, Ganjar dan Puan memang bisa disebut terdepan dalam kaitan dengan Pilpres 2024. Dan, isu itu kian menggelinding setelah Puan yang juga ketua DPR melontarkan sindiran.

"Pemimpin, menurut saya, itu adalah yang memang ada di lapangan dan bukan di medsos (media sosial),” kata Puan yang di PDIP menjabat ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dalam acara yang berlangsung Sabtu lalu (22/5) tersebut.

Selain dari putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, pernyataan menohok dilontarkan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut mengatakan bahwa manuver Ganjar yang menggunakan media sosial untuk meningkatkan elektabilitas tidak sesuai dengan rencana PDIP.

Namun, Ganjar mengaku tidak mengetahui akan adanya pemantapan kader menghadapi Pemilu 2024. Dia saat itu malah ke Jakarta, bersepedaan dengan Pramono Anung.

Dia juga menyempatkan diri bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sehari sebelum kedatangan Puan ke ibu kota provinsi yang dia pimpin. Dia mengakui, dalam pertemuan dengan orang nomor satu di PDIP tersebut, tidak ada pembicaraan yang serius. Hanya silaturahmi halalbihalal.

"Sama nganterin lukisan tentang keceriaan anak-anak,” kata Ganjar seusai rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Semarang, kemarin (24/5) seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang.

Ganjar datang ke Jakarta Jumat (21/5), sedangkan acara di kantor DPD PDIP Jateng digelar pada Sabtu (22/5). Saat momen bertemu dengan Megawati itu, Ganjar memberikan lukisan karya seniman Djoko Susilo.

"Bu Mega bilang, ’Saya ingin melihat masa depan anak-anak, khususnya perempuan, yang menatap Indonesia dengan mata berbinar-binar dengan senyum lebar’,” ujarnya.

Dia mengaku mengantarkan lukisan karya seniman tersebut sekaligus silaturahmi Lebaran. Ganjar pun meminta pertemuannya dengan Megawati tidak dikaitkan dengan ketidakhadirannya di acara Puan.

’’Ngono thok, ra usah dikaitke karo liyane. Tak nyambut gawe sik ya (begitu saja, tidak usah dikaitkan dengan lainnya. Saya kerja dulu ya),” terang Ganjar.

Untuk soal medsos, Ganjar mengatakan bahwa dirinya sebelum menjadi gubernur sudah aktif menggunakannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat. ’’Saya kan bermedsos sudah cukup lama sejak (masih di) DPR,” katanya.

Ganjar enggan berkomentar banyak soal kenapa dirinya tidak diundang dalam pemantapan kader menghadapi Pemilu 2024. Kepada Jawa Pos, Ganjar menilai saat ini ada urusan lain yang lebih penting daripada pilpres. ”Saya masih konsen urus Covid. Itu jauh lebih penting diurus dan dibicarakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bambang Pacul juga mengungkap adanya isu Ganjar telah membangun pasukan di media sosial. Pasukan itu, kata dia, ditugasi untuk menggaungkan pencapresan Ganjar di Pilpres 2024. ’’Kemudian dari pasukan itu nanti keluar elektabilitas. Dia berharap kalau elektabilitasnya tinggi, dia nanti mendapat rekom menjadi capres. Itu konstruksi dasarnya kan begitu,” kata Bambang pada Minggu lalu (23/5).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun mengatakan, apa yang terjadi saat ini merupakan dinamika partai yang wajar. Bumbu-bumbu politik saja.

Anggota DPR RI itu mengatakan, menjelang Pemilu 2024, wajar jika terjadi kompetisi politik antarkader partai. ’’Namun, hal itu harus dikelola dengan baik agar tidak dimanfaatkan atau ’digoreng’ lawan politik sehingga merugikan PDIP sendiri,’’ terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Terkait elektabilitas Ganjar dan Puan, Komarudin mengatakan, semakin banyak kader PDIP yang mempunyai elektabilitas bagus menurut survei akan semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa partainya berhasil dalam kaderisasi.

Politikus asal Papua tersebut menegaskan, para kader boleh saja berdinamika, tapi keputusan terakhir tetap ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, kongres memberikan hak prerogatif kepada Megawati untuk mengambil keputusan yang penting dan strategis.

Baca juga: Puan dan Ganjar Berkonflik, Sekjen PDIP: Terus Rapatkan Barisan!

Misalnya, saat PDIP memutuskan Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian capres pada 2014. Begitu juga keputusan mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017. Jadi, Megawati sudah terbiasa mengambil keputusan yang penting dan strategis dalam kondisi yang genting.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, konsentrasi utama partainya saat ini adalah membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya. Bukan pada masalah capres-cawapres 2024.

Menurut Hasto, keputusan Kongres V PDIP sudah sangat jelas bahwa ketua umum partai mempunyai hak prerogatif untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilu 2024. Maka, pilihan terbaik bagi seluruh kader partai adalah melakukan konsolidasi secara menyeluruh.

"Dan, jangan beri peluang siapa pun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," katanya.