Wakil Ketua Banggar DPR: Program PEN Sudah Berada di Jalurnya

JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin M Said mengatakan, sejak semester pertama 2021, trend perekonomian nasional menunjukkan arah membaik. Hal ini terlihat dari meningkatnya indikator konsumsi, manufaktur, dan aktivitas perdagangan internasional.

"Kodisi itu menggambarkan bahwa program pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 berada di jalur yang benar," ujar Muhidin dalam keterangannya kepada JawaPos.com di Jakarta, Selasa (13/7).

Menurut Muhidin, Walau sempat diliputi kekhawatiran meningkatnya serangan Covid-19 pada awal tahun dan pelarangan mudik lebaran, namun trend perekonomian nasional menunjukkan arah membaik.

Politikus senior Partai Golkar itu menyebutkan, sejumlah indikator makro-ekonomi yang dimaksud, meliputi bertumbuhnya konsumsi, manufaktur, dan aktivitas perdagangan internasional. Perbaikan tersebut, tergambar dalam pertumbuhan ekonomi semester I-2021 yang diprediksi mencapai 3,1 persen hingga 3,3 persen. Atau lebih baik ketimbang periode sebelumnya.

Begitupula dengan perekonomian global yang berangsur pulih, seiring peningkatan perdagangan dan manufaktur global serta tren kenaikan harga komoditas dunia.

"Tetapi kita tidak boleh lengah, masih tingginya penyebaran Covid 19 serta kebijakan PPKM Darurat yang dimulai pada 3 hingga 20 Juli 2021, tentu akan memberikan dampak terhadap ketidakpastian bagi perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh kedua tahun 2021," imbuhnya.

Di sisi lain, Muhidin juga mengingatkan, dinamika moneter di Amerika Serikat, terkait kebijakan tapering off dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS (The Fed). Kebijakan itu berpotensi menimbulkan dampak ikutan bagi perekonomian nasional, khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan suku bunga SBN.

Pada semester I-2021, lanjutnya, nilai tukar rupiah cenderung stabil di level Rp 14.299 per dolar. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI), perlu terus lebih pasang mata dan telinga lebih waspada, guna mengantisipasi perkembangan dari Negeri Paman Sam.

"Semuanya perlu dilakukan demi melindungi nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter di dalam negeri," tegasnya.

Dalam semester pertama ini, realisasi APBN 2021 memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian nasional dan pencapaian APBN hingga akhir 2021. Membaiknya konsumsi dalam negeri serta peningkatan aktivitas perdagangan internasional akan mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan, baik yang bersumber dari pajak maupun kepabeanan dan cukai.

Begitupun realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester I-2021, mencapai Rp 206,9 triliun. Tumbuh 11,4 persen dibandingkan realisasi semester I-2020 yang mencapai Rp 185,7 triliun. Hal ini didukung peningkatan PNBP SDA nonmigas dan pendapatan BLU. sehingga mendorong peningkatan pendapatan negara.

Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

Sedangkan realisasi pendapatan negara di semester I-2021, mencapai Rp 886,9 triliun. Atau 50,9 persen dari target yang tersemat dalam APBN 2021. Atau meningkat 9,1 persen jika dibandingkan realisasi semester I-2020.

"Tentunya kita berharap trend positif pendapatan negara akan terus berlanjut pada semester II-2021. Begitupula dari sisi belanja negara, kami melihat terjadi akselerasi belanja negara dalam mendukung penanganan Covid-19 dan mempercepat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tuturnya.

Meski demikian, Muhidin berharap, kinerja belanja Pemerintah masih perlu ditingkatkan di semster selanjutnya untuk mendukung berbagai program terutama penanganan kesehatan dampak pandemi, pelaksanaan vaksinasi, bantuan usaha mikro, dan bantuan sosial.

Kinerja belanja pemerintah pusat pada semester II-2021, sangat dipengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Ekonomi Nasional (PEN), dan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur.

Ia pun mengingatkan, bahwa pemulihan kehidupan masyarakat akan sangat tergantung dari disiplin dan konsistensi seluruh komponen bangsa.

“Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan pasien sedang berat, Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan (Bed occupancy rate) terpenuhi dan juga tabung oksigen. Semoga kita bisa keluar dari krisis dan kehidupan kita bisa segera pulih,” pungkasnya.