Saham Gorengan Meresahkan, PDIP Minta Presiden Jaga Independensi BI dan OJK

Pegawai berada di depan layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah terkait tekanan ekonomi eksternal yang dinilainya semakin kuat dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Said usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).

Said menyoroti sikap sejumlah lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, dan FTSE yang cenderung menahan diri hingga Mei 2026 mendatang. Menurutnya, hal itu merupakan sinyal peringatan serius bagi perekonomian Indonesia.

“Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini tentu harus direspons dengan langkah mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita,” kata Said ditemui di lokasi.

Ia juga mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera menggelar rapat koordinasi untuk merespons dinamika tersebut. Menurutnya, klaim sepihak mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen tidak cukup untuk menenangkan pasar tanpa bukti konkret perbaikan tata kelola.

Said secara khusus menyoroti krisis kepercayaan (trust) investor akibat isu transparansi di pasar modal. Ia menyinggung komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kewajiban free float 15 persen yang dinilai belum terealisasi secara optimal, serta praktik coordinated trading behavior atau yang dikenal sebagai “goreng saham” yang masih membayangi bursa.

“Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tetapi membangun kepercayaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa pada Mei 2026 berpotensi menjadi periode krusial seiring berbagai evaluasi dari lembaga pemeringkat global.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan OJK tetap terjaga agar kedua lembaga tersebut dapat berfungsi optimal dalam memitigasi dampak ekonomi, khususnya pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.

“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” pungkasnya.