KPK dan BNN Minta Tambahan Anggaran, Jumlahnya Ratusan Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya penambahan anggaran Rp 580,14 miliar. Keinginan itu disampaikan ketua lembaga antirasuah dalam rapat dengan Komisi III DPR.

Ketua KPK Agus Raharjo‎ mengatakan, penambahan anggaran itu diperuntukan untuk penambahan pegawai di tahun 2020.

"Sebetulnya kami ingin mengusulkan untuk tahun ini ada penambahan kalau masih memungkinkan kita mengusulkan ada penambahan yang cukup besar sekitar Rp 580 miliar sehingga menjadi Rp 1,4 triliun," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6).

Agus menjelaskan penambahan ini supaya lembaga antirasuah ini bisa bekerja maksimal. Misalnya ada wacana untuk perluas program pencegahan korupsi hingga di daerah. Sebab menurut Agus, KPK saat ini baru memiliki sembilan koordinator wilayah dari 34 provinsi.

"Nah koordinator wilayah ini hari ini anggotanya masih sangat sedikit jadi bisa bayangkan kalau satu  wilayah itu menangani lebih dari dua provinsi kadang kadang bisa sampai empat provinsi," katanya.

Menurut Agus, dengan jumlah personel yang minim ini. Tentunya sulit bekerja maksimal untuk melakukan pencegahan korupsi.

‎Ada pun rincian penambahan anggaran KPK sebesar Rp 194,4 miliar untuk digunakan untuk kebutuhan penambahan pegawai. Kemudian Rp 86,5 miliar akan diperuntukan untuk kebutuhan layanan operasional dasar, misalnya listrik, telepon, IT, pengelola gedung pengamanan, pengelolaan rutan.

Kemudian, Rp 205 miliar diperuntukan untuk peluasan wilayah pendampingan korsupgak dan korsupgah di 542 pemda dan 85 K/L. Serta pelaksanaan survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara, pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi.

Rp 94,4 miliar untuk penambahan gedung baru dikhususkan membangun tempat menyimpan barang rampasan dan barang sitaan.

Terpisah, penambahan anggaran juga diminta oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko. Ia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 459,3 miliar untuk tahun 2020. Sedangkan pagu indikatif yang sebelumnya diberikan pemerintah sebanyak Rp 1,58 triliun.

"BNN mengajukan tambahan alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 459,3 miliar," kata Heru.

Heru juga menjelaskan, penambahan anggaran itu bertujuan untuk program penindakan narkoba, pengadaan K-9, pengadaan video conference, pembangunan gedung BNN pusat tahap I Rp 11 miliar.

"Termasuk juga pembangunan gedung BNN provinsi Rp 90 miliar, pembangunan gedung BNN kabupaten atau kota Rp 65 miliar, dan lainnya," pungkasnya.