Survei IPO: Yasonna Loly dan Terawan Paling Diharapkan Direshuffle

TUNGGU SURAT PRESIDEN: Menkumham Yasonna H. Laoly (kanan) menghadiri rapat kerja dengan komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin. Salah satu agendanya ialah membicarakan peluang dilanjutkannya RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. (HEND

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kecewa dengan para menteri di kabinetnya dalam penanganan virus Korona atau Covid-19 di Indonesia. Para menteri dinilai masih belum maksimal dalam bekerja membantu rakyat. Sehingga Presiden Jokowi mewacanakan melakukan reshuffle kabinet.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan dari hasil riset yang dilakukannya setidaknya ada sepuluh menteri yang dianggap layak untuk direshuffle. Pertama adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang dinilai responden layak untuk direshuffle.

"Ada 64.1 persen dinyatakan responden ke Yasonna Laoly paling layak dilakukan reshuffle," ujar Dedi dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (4/7).

Kemudian ada nama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus ‎Putranto (52.4 persen), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah (47.5 persen). Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo (40.8 persen). Selanjutnya ada nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (33.2 persen), Menteri Sosial Juliari Batubara (30.6 persen), Menteri Koordinasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (28.1 persen).

Berikutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali (24.7 peresen), kemudian terakir adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (18.4 persen). Dedi mengatakan sepuluh nama tersebut merupakan dekat dengan Presiden Jokowi. Nah dengan faktor kedekatan tersebut bisa membuat mereka untuk bekerja tidak maksimal.

Menurut Dedi, dilema bagi Presiden Jokowi melihat menteri yang bersusah payah memenangkan Pilpres 2019 justru berada di urutan teratas dan paling diharapkan reshuffle. "Jangan sampai ada asumsi justru karena kedekatan inilah membuat mereka merasa aman dari kritik dan koreksi dari Presiden," katanya.

Adapun survei tersebut dilakukan di 135 desa di 30 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 8-25 Juni 2020. Sementara jumlah responden sebanyak 1.350 orang dengan mentodologi survei yaitu well being metodology.

Editor: Bintang Pradewo