Serapan Anggaran Rendah, PAN: Jangan Korona Jadi Kambing Hitam

JawaPos.com - Wabah Virus Corona atau Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan tetapi berimplikasi besar bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Tapi berdampak juga kepada perekonomian Nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR RI Intan Fauzi terkait desakannya agar pemerintah perlu melakukan tindakan luar biasa melalui program untuk penanganan wabah bencana nonalam Covid-19.

"Ingat pemerintah harus optimal namun terukur dalam membelanjakan anggaran di masa status keadaan darurat ini. Apalagi, payung hukum yang menjadi amunisi bagi pengambil kebijakan sudah tersedia,” ujar Intan Fauzi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (2/7).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bekasi dan Depok ini juga mengatakan, Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 tahun 2020, itu untuk mengakselerasi belanja negara. Proyeksi dana penanganannya pun tidak main-main, yakni melonjak hingga Rp 905,1 triliun.

Namun, Intan menyayangkan munculnya persoalan klasik yang hampir terus terjadi di setiap tahun anggaran yakni persoalan kemampuan serapan anggaran Kementerian dan Lembaga yang masih rendah.

“Persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah untuk masyarakat menjadi tersendat. Apalagi, program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik," ujarnya.

Menurutnya, persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi. Sebab, anggaran yang disusun itu berbadasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR.

"Jadi, alokasi anggaran di APBN itu bukan lahir dari bim salabim, tetapi hasil sebuah proses politik di Parlemen," katanya.

Bahkan, Intan menegaskan, menjadikan Covid-19 sebagai kambing hitam dari penyebab rendahnya daya serap anggaran, adalah mengada-ngada dan ironis. Sebab realisasi anggaran Kementerian/ Lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41 persen.

Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp 85,77 triliun yang ditujukan untuk belanja penanganan Covid-19 mendapat sorotan, karena realisasi angggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi anggaran.

"Dampak Kesehatan, Sosial dan Ekonomi yang tengah kita hadapi ini sangat dahsyat, karena itu, perlu kebijakan luar biasa/ extra ordinary. Jika masalahnya seperti ini terus. Tentu ini sangat memprihatinkan," ujar Intan.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU

https://www.youtube.com/watch?v=jzgCXCrMGjY

https://www.youtube.com/watch?v=ahZqwL89Kyc