Kata Fahri, Ngabalin Bisa Jadi Bumerang Bagi Jokowi

JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengaku, dirinya agak ngeri dengan masifnya jumlah anggota kabinet masuk ke tim sukses Jokowi - Ma'ruf. Bahkan, menurut legislator asal NTB itu, pemerintah terkesan kalau negara ini semua miliknya.

“Agak ngeri ya. Sampai presidennya tergoda untuk mengatakan TNI Polri diminta sosialisasikan keberhasilan pemerintah,” kata kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).

Menurut Fahri, Polri adalah polisi negara, TNI adalah tentara negara. Bukan tentara pemerintah. Karena itu, ia menilai mungkin pemerintah tidak paham perbedaan antara pemerintah dan negara.

Dia menjelaskan, negara itu organisasinya permanen. Pemerintah itu pengurusnya, dan datang silih berganti karena dipilih oleh rakyat.

“Jadi pengurusnya itu berganti-ganti. Jangan pengurus ini anggap dirinya adalah pemilik, ini yang keliru di banyak lembaga negara. Makanya jangan berpretensi akan ada selama-lamanya seolah-olah ada kebenaran milik mereka,” katanya.

Karena itu, Fahri menilai berlebihan juga jika Ali Mochtar Ngabalin yang merupakan komisaris BUMN merangkap jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP). Karena itu, dia berpendapat apa yang dilakukan Ombudsman yang menegur Ngabalin sudah benar.

“Apa yang dinilai Ombusman itu menurut saya layak. Perlu bikin surat dan teguran resmi supaya bisa menjaga standar etik. Kalau mau berpolitik di sini, di DPR,” ujarnya.

Dia mengatakan, bisa saja apa yang dilakukan Ngabalin menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi. Namun, Fahri menduga, jangan-jangan Jokowi dan kawan-kawannya menganggap cara Ngabalin itu yang benar.

“Dugaan saya memang Pak Jokowi memerlukan orang seperti Ngabalin itu. Jadi, menurut dia Ngabalin itu harus didukung karena mungkin dia menganggap di luar sana banyak orang galak. Sementara Istana kan orang galaknya tidak ada.

“Jadi dia mungkin memerlukan orang galak makanya Ali dianggap benar saja terus. Ya baguslah karena akhirnya rakyat akan menilai,” ungkapnya.

Diketahui, Ombudsman sebelumnya telah menegur Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang frontal mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Fahri, sebenarnya itu merupakan wilayah etik. Nah, dia tidak tahu apakah Ombudsman boleh masuk ke wilayah etik tersebut.

“Namun, karena Ombudsman menilai penyelenggara negara, pelayan publik itu memang harus ada batasnya,” paparnya.