Kapolri Tolak Usulan Pembentukan TGPF Kerusuhan Aksi 21-22 Mei

JawaPos.com - Pasca terjadinya kerusuhan 21-22 Mei lalu, belakangan muncul usulan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tujuannya adalah untuk membongkar tokoh intelektual yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa ini.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap pembentukan TGPF belum dibutuhkan. Sebab saat ini Polri sudah membentuk tim investigasi untuk kasus ini, yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri.

Tito menjamin, tim ini bisa bekerja lebih efisien, mengingat akan lebih mudah menembus ke internal kepolisian dibanding pihak luar.

"Investigasi Polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri (Irwasum). Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri. Namun, mungkin kelemahannya dianggap protektif," ujar Tito di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Selain itu, tim investigasi Polri juga bekerja paralel dengan Komnas HAM sebagai lembaga resmi yang ditunjuk undang-undang di luar kepolisian. Kerja tim ini dianggap bisa efisien untuk mengungkap kasus 21-22 Mei.

"Kami percayakan kepada Komnas HAM dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tapi insider lebih mudah," imbuh Tito.

Lebih lanjut, Tito menerangkan, tim investigasi Polri tengah mendalami para korban, baik petugas maupun masyarakat. Sampai saat ini belum bisa disimpulkan korban ini merupakan perusuh atau warga biasa yang tidak terlibat aksi, namun terkena imbas.

Hasil kerja antara tim investigasi Polri dan Komnas HAM akan diumumkan bersama sekitar 23 Juni mendatang. Namun, tenggat waktu itu bisa mundur, mengingat proses mengungkap faktanya cukup sulit.

"Saya lupa tanggalnya, tanggal 23-an kalau investigasi diselesaikan. Kalau seandainya belum (selesai), maka akan berlanjut (investigasinya). Soalnya ada meliputi uji balistik dan lain-lain. Dan, ini akan disampaikan bersama," sambung Tito.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Achmad Taufan Damanik enggan berpendapat mengenai urgensi TGPF aksi 21-22 Mei. Dia menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku yang berwenang terhadap pembentukan TGPF.

"Kami tidak mau mencampuri itu. Kami kerja saja dengan mandat yang kami miliki, tim yamg kita miliki, koordinasi terus dengan Polri. Kami juga koordinasi dengan NGO," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Kendati demikian, Taufan mengatakan pihaknya siap jika diminta masuk dalam TGPF aksi 21-22 Mei. "Kalau presiden menunjuk Komnas HAM, ya iya. Tapi kan diputuskan pemimpin negara. Sementara kami enggak mau berandai-andai soal itu," ungkap Taufan.

Diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong pembentukan TGPF aksi 21-22 Mei. Alasan Fadli, kerusuhan itu sudah banyak memakan korban.

"Menurut saya peristiwa itu kan menimbulkan korban jiwa, kemudian masih ada orang-orang yang mungkin belum diketemukan dan sebagainya. Seharusnya ada satu TGPF ya seperti dulu 21 tahun lalu juga dibentuk TGPF," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Hal serupa juga disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Wakil Koordinator Kontras Bidang Strategi dan Mobilisasi, Feri Kusuma‎ menilai, Presiden Jokowi perlu membentuk TGPF aksi 21-22 Mei.

"Kami mendorong Presiden membentuk tim pencari fakta peristiwa 21-22 yang independen," ujar saat Feri di Kantor Kontras di kawasan Senen, Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut Feri, tim ini perlu dibentuk untuk mencari dalang kerusuhan tersebut. Dengan begitu, ada orang yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam aksi itu.