Soal Kerangkeng, Komnas HAM Periksa Bupati Nonaktif Langkat Siang Ini

JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, Senin (7/2) siang WIB. Pemeriksaan akan difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Betul. Siang ini diagendakan pihak Komnas HAM akan meminta keterangan dan informasi terhadap Bupati Langkat Sumut," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi.

Pemeriksaan terkait temuan kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana itu akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Sebab saat ini Terbit Rencana merupakan tahanan KPK lantaran terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Langkat.

"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK," ucap Ali.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam sebelumnya menyatakan, keterangan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dianggap penting untuk membuka tabir dugaan perbudakan manusia terkait kepemilikan kerangkeng.

"Bagi Komnas HAM keterangan Bupati penting, dan salah satu hak untuk menyampaikan keterangan versi dia," kata Chairul Anam kepada JawaPos.com, Jumat (4/2).

Dia menyampaikan, telah berkomunikasi dengan pihak KPK untuk memeriksa Terbit Rencana. "Kami telah komunikasi sama teman-teman KPK. Kami diberi kesempatan untuk berjumpa dan meminta keterangan dari Bupati," ucap Anam menandaskan.