KPK Usut Keterlibatan Rudy Hartono Dalam Pengadaan Tanah Pemprov DKI

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Meski telah diagendakan sebagai saksi pada Kamis (25/3), Rudy Hartono tak kunjung kooperatif.

KPK menduga, Rudy Hartono terafiliasi dengan PT. Adonara Propertindo. Terlebih istri Rudy, Anja Runtunewe merupakan Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo yang telah diperiksa dalam perkara ini.

"Yang bersangkutan masih status saksi ya di dalam PT Adonara," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).

Karyoto tak memungkiri, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam sengkarut pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA

"Sudah ditetapkan ada 3 (tersangka) ya," cetus Karyoto.

Karyoto memastikan akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Rudy Hartono sebagai saksi. "Kalau hari pertama tidak datang ya, nanti akan kita panggil untuk kedua kali aturannya itu KUHAP seperti itu," tegas Karyoto.

Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP Rp 0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.

Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.

Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.

Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.