alexametrics

56 Pegawai KPK Diajak Gabung Polri, Ditempatkan di Bareskrim

Kapolri Sebut Jokowi Sudah Setuju
29 September 2021, 09:22:43 WIB

JawaPos.com – Ada perkembangan baru dalam polemik 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak 56 orang itu bergabung dengan Polri. Mereka akan ditempatkan di Bareskrim, khususnya bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

Kapolri mengungkapkan, Jumat (24/9) lalu Polri mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta pemenuhan kebutuhan personel. Permintaan tersebut diajukan karena pengembangan tugas Bareskrim Polri, khususnya di bidang tipikor. ”Kami mendapat tugas tambahan pencegahan persebaran Covid-19 hingga mengawal pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Dalam surat itu disebutkan, Polri memohon agar 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK bisa menjadi ASN di Bareskrim Polri. Sebab, rekam jejak 56 pegawai KPK tersebut dalam pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan. ”Tentunya ini bisa memperkuat jajaran organisasi Polri,” tutur Sigit dalam rekaman resmi yang dikirimkan kemarin.

Menanggapi permohonan itu, Presiden Jokowi setuju bila 56 pegawai KPK tersebut menjadi ASN di Korps Bhayangkara. Dengan demikian, saat ini Polri tinggal menindaklanjuti proses peralihan itu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). ”Kami masih tindak lanjuti,” kata Sigit.

Sementara itu, Tata Khoiriyah, pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menyampaikan bahwa dirinya dan rekan-rekan masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Dia menekankan, poin penting yang jadi persoalan utama bukan soal pekerjaan semata. ”Tapi stigmasi, maladministrasi, dan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK alih status pegawai KPK,” cetusnya.

Pernyataan senada disampaikan Giri Suprapdiono, pegawai KPK yang juga tak lolos TWK. ”Kami masih berkonsolidasi juga bersama semua stakeholder antikorupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini,” terang dia. Menurut Giri, masih banyak pertanyaan dan hal yang harus diklarifikasi terkait kebijakan tersebut.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : idr/syn/c9/oni




Close Ads