JawaPos.com – Sebanyak 173 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dari berbagai direktorat, meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk menunda pelantikan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021 mendatang. Penundaan ini disampaikan para pegawai KPK, menyusul 51 orang dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK akan diberhentikan.
Permintaan penundaan ini disampaikan melalui surat elektronik. Mereka yang meminta penundaan antara lain 56 pegawai dari Direktorat Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat, 42 penyidik dan
75 pegawai dari Direktorat Penyelidikan.
“Kami meminta Sekretaris Jenderal dan Pimpinan untuk menunda pelantikan Pegawai KPK sebagai PNS yang diagendakan pada tanggal 1 Juni 2021, hingga setiap permasalahan dalam proses peralihan Pegawai KPK diselesaikan sesuai dengan aturan hukum dan arahan Presiden RI,” sebagaimana tertuang dalam surat elektronik yang diterima awak media, Jumat (28/5).
Ratusan pegawai KPK yang lulus TWK ini tidak setuju dengan keputusan yang mengarah kepada pemberhentian, khususnya 51 pegawai KPK yang disebut tidak bisa lagi dibina. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.
“Pegawai KPK dalam proses peralihan menjadi ASN tidak sesuai dengan putusan MK, peraturan perundang-undangan, dan arahan Presiden RI serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum lanjutan,” sambung surat tersebut.
Oleh karena itu, ratusan pegawai KPK ini meminta Sekretaris Jenderal untuk membuka hasil Tes Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk transparansi kepada pegawai KPK.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama oleh Pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumham.
Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.
