Rocky Gerung dan Syahganda Masuk Istana, Golkar Yakin Sikap Kritis Tak Akan Luntur

 JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Idrus menilai, bergabungnya dua figur yang selama ini dikenal vokal dalam menyampaikan kritik ke dalam pemerintahan tidak otomatis membuat sikap kritis mereka menghilang. Menurutnya, posisi tersebut dinilai dapat membuka ruang yang lebih luas agar gagasan dan masukan kepada pemerintah bisa disampaikan secara langsung.

"Yang tentu kita tidak inginkan adalah ketika ada di dalam, daya kritisnya tidak ada lagi atau hilang," kata Idrus kepada wartawan, Senin (5/10).

Baca Juga:Bukan Keberuntungan, Ini Rahasia Phillerson Silva Rajin Cetak Gol Tendangan Bebas untuk PSMS Medan

Menurut Idrus, kritik tidak harus selalu datang dari luar pemerintahan. Hal yang lebih penting kritik tersebut mampu diterima dan digunakan sebagai bahan evaluasi maupun perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia berpandangan, berada di dalam pemerintahan justru memberikan kesempatan lebih besar bagi seseorang untuk berinteraksi dengan para pengambil kebijakan. Dengan begitu, komunikasi antara pemberi masukan dan pemerintah dapat berlangsung lebih intensif.

"Kalau ada di dalam, maka tentu peluang untuk ketemu, untuk berkomunikasi dengan pusat kekuasaan itu sangat-sangat memiliki peluang yang lebih besar dan frekuensi yang lebih besar," ujarnya.

Idrus mengajak masyarakat melihat keputusan Prabowo tersebut dalam konteks yang lebih luas. Menurut dia, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga Indonesia sebagai rumah bersama, terlepas dari apakah seseorang berada di dalam struktur pemerintahan atau tidak.

"Indonesia ini adalah rumah kita bersama yang harus kita rawat secara bersama dan berperan sesuai dengan posisi dan profesi kita masing-masing," ucap Idrus.

Ia menegaskan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya tidak selalu ditempatkan dalam posisi berhadap-hadapan. Keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam Rumah Besar kita, Indonesia, antara Pemerintah dan Masyarakat adalah satu kesatuan sebagai Penghuni dan Pemilik Rumah bersama, karena itu, mereka bukan lawan, bukan musuh, tetapi mitra bahkan sesama anggota Keluarga Besar dalam Rumah Besar kita, Indonesia," tegas Idrus.