Menteri Imipas Sebut 15 Program Aksi Bukan Daftar Kegiatan, Sahkan Tata Kelola Pelayanan Publik

JawaPos.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan 15 Program Aksi Kementerian Imipas bukan sekadar daftar kegiatan.

”Program tersebut harus menghasilkan perubahan yang nyata dan dapat dirasakan,” ucap Agus dilansir dari Antara saat Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026.

Dia menjelaskan, 15 Program Aksi Kemenimipas merupakan poros kinerja dan arah kebijakan strategis untuk 2026 yang sejalan dengan Asta cita prioritas Presiden Prabowo.

Baca Juga:Jelang Hari Batik Nasional, Shopee Ajak Generasi Muda Ramaikan Festival Batik Nusantara 

Sampai dengan 18 September 2026, Agus menyebut, berdasar hasil pengawasan melalui aplikasi STAR Proaksi, implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas telah menjangkau 861 satuan kerja.

Dengan penetapan 100 persen, lanjut menteri, tingkat kesesuaian satuan kerja yang memenuhi syarat (eligible) sebanyak 91,1 persen atau 781 satuan kerja.

Secara keseluruhan, dia menuturkan tercatat sebanyak 4.319 kegiatan terkait program tersebut dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 817,58 miliar.

Baca Juga:Di Tengah Polemik Lapas Mewah, Indra Kenz Terima Bebas Bersyarat

”Jangan merasa berhasil hanya karena dapat melaksanakan sesuatu, seperti surat telah terkirim, laporan telah dibuat. Yang harus dipastikan adalah apakah hasilnya, apa manfaatnya, dan apakah persoalan yang hendak diselesaikan benar-benar telah dapat diperbaiki,” tandas Agus Andrianto.

Rapat Koordinasi (Rakor) Kemenimipas 2026 menghasilkan sejumlah instrumen konkret untuk memperkuat tata kelola layanan publik di Kemenimipas.

Di bidang Keimigrasian, Rakor menghasilkan penyusunan 33 standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan dan dua surat edaran yang mencakup substansi tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal dan status keimigrasian, serta dokumen perjalanan.