Penjelasan BPS soal Angka Kemiskinan Indonesia Jauh Lebih Kecil dari Versi Bank Dunia

JawaPos.com - Ketimpangan jumlah angka kemiskinan di Indonesia antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia atau World Bank menjadi pertanyaan.

Pasalnya, keduanya merupakan rujukan bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui sejumlah data perekonomian nasional termasuk kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, pada 5 Agustus 2026, BPS merilis tingkat kemiskinan nasional berdasarkan kondisi Maret 2026 sebesar 8,07 persen. 

Di sisi lain, berdasarkan pengelompokan negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle-income country), Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar USD 8,30 purchasing power parity (PPP) atau sekitar Rp 51.087 per orang per hari.

Kepala Biro Umum dan Humas BPS Favten Ari Pujiastuti, mengatakan aik BPS maupun Bank Dunia menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Indonesia sebagai sumber data. 

Namun, keduanya mengukur kemiskinan dengan metode berbeda karena memiliki tujuan pengukuran yang berbeda pula. 

“BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia,” ujar Favten dalam keterangan yang diterima, Jumat (11/9). 

Dalam menentukan data tersebut, BPS menghitung jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti perumahan, pakaian, dan transportasi.

“Penghitungan tersebut dilakukan di wilayah perkotaan dan perdesaan pada setiap provinsi. Angka garis kemiskinan juga diperbarui dua kali dalam setahun untuk menyesuaikan dengan perubahan harga,” ujarnya.