Prioritas Penerima MBG Anak dari Ekonomi Rendah, Bukan Siswa dari Sekolah Elite di Kota Besar

JawaPos.com - Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyoroti persoalan lain yang tidak kalah penting dari pelaksanaan MBG. Hal itu sesuai dengan data Badan Gizi Nasional (BGN) pada Agustus 2026 bahwa ada ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak membutuhkan program MBG. Sekolah itu umumnya merupakan institusi pendidikan elite yang berada di kota besar seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,  dan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa.

Keputusan sekolah-sekolah itu untuk tidak mengikuti program MBG seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis pelaksanaan. Ada fenomena yang justru memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendasar mengenai siapa yang sebenarnya paling membutuhkan bantuan makanan bergizi.

Dalam fakta ini pemerintah perlu mengevaluasi dan refocusing program. Di antaranya mempertimbangkan pengurangan jumlah penerima hingga sekitar delapan juta orang.

"Sebagian masyarakat yang paling membutuhkan makanan bergizi justru belum mendapatkan. Sebagian penerima lainnya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut," kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Rabu (2/9).

Burhanuddin menilai kesenjangan itu berkaitan dengan distribusi MBG yang belum sepenuhnya mengikuti tingkat kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah dengan persoalan pangan yang lebih serius.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto selama ini menggambarkan makanan bergizi di sekolah sebagai hak yang semestinya dapat dirasakan setiap anak. Program itu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat anak bangsa.

Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia pada pertengahan Juli 2026 turut memberikan gambaran mengenai distribusi tersebut. Survei yang melibatkan 3.700 responden menemukan sekitar 58,2 persen rumah tangga memiliki anak yang menerima MBG.

Namun, angka penerimaan itu berbeda cukup jauh antarwilayah di Indonesia. Banten yang termasuk salah satu dari tujuh provinsi dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia, tercatat memiliki proporsi penerima MBG terbesar.

Sekitar 80 persen rumah tangga di provinsi itu menyatakan anaknya menerima program MBG. Sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa juga menunjukkan angka penerimaan yang relatif tinggi.