Indonesia Tuan Rumah Forum ASEAN, Bahas Kerangka Hukum Perhutanan Sosial

JawaPos.com - Indonesia terpilih menjadi tuan rumah perhelatan Regional Knowledge Sharing of ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks. 

Agenda internasional yang dimotori Kementerian Kehutanan (Kemenhut) itu diselenggarakan di Jakarta selama dua hari, yakni pada 4 hingga 5 Agustus 2026.

Pertemuan strategis tingkat regional ini menjadi sebuah momentum yang sangat krusial dalam memacu kolaborasi antarnegara. Langkah ini ditujukan untuk membangun sistem tata kelola perhutanan sosial yang transparan, efektif, dan inklusif di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Acara berskala internasional ini diinisiasi oleh ASEAN Working Group on Social Forestry bersama RECOFTC dan ClientEarth. Forum ini berhasil menyatukan perwakilan dari 11 negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, serta para pemangku kepentingan sektor kehutanan Indonesia.

Langkah konkret penyelenggaraan forum ini berbanding lurus dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan sektor perhutanan sosial. Strategi ini dipandang sebagai jalan utama untuk mewujudkan tata kelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan posisi masyarakat sebagai mitra paling utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan. Kemitraan itu  diwujudkan melalui legalitas akses kelola, peningkatan taraf kesejahteraan, hingga penguatan kelembagaan warga di kawasan hutan.

Sepanjang dua hari forum berlangsung, seluruh delegasi saling bertukar ide dan pengalaman mengenai perkembangan regulasi. Mereka membedah praktik terbaik, terobosan inovasi, hingga tantangan nyata dalam menerapkan prinsip tata kelola perhutanan sosial.

Baca Juga:Menhut Raja Antoni: Tak Hanya Elite, Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kini Bisa Ikut Perdagangan Karbon

Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kemenhut Marcus Octavianus Susatyo mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan aspirasi regional, memperkuat kepastian tenurial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

"Sisa penyampaiannya menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegera demi memperkuat kepastian hukum di lapangan," kata Marcus Octavianus di Jakarta pada Rabu (5/8).