Pimpinan BGN Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi Program MBG 

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/7). Nanik mendatangi markas lembaga antirasuah bersama dua Wakil Kepala BGN, yakni Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, kedatangan Pimpinan BGN dalam rangka membahas berbagai hal, salah satunya pencegahan korupsi di lingkungan BGN dalam rangka mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari jajaran BGN, untuk membahas berbagai hal khususnya pada aspek pencegahan korupsi," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (7/7).

Audiensi itu dilakukan setelah KPK mengeluarkan hasil monitoring pencegahan korupsi di internal BGN, dalam rangka pencegahan korupsi pada pengadaan program MBG.

"Terlebih sebelumnya KPK melalui Direktorat Monitoring juga telah menyampaikan hasil kajian dan rekomenasi perbaikan terkait tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)," tegasnya.

Dalam analisisnya, KPK senpat mengungkap bahwa program MBG yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan. Dalam kajiannya, KPK menemukan indikasi bahwa penerima manfaat belum sepenuhnya menyasar kelompok rentan. Bahkan, warga miskin disebut ada yang tidak mendapatkan program tersebut.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengungkapkan risiko ketidaktepatan sasaran penerima MBG masih cukup tinggi. Menurutnya, temuan itu muncul dari hasil pengamatan lapangan maupun evaluasi tata kelola program.

“Yang mestinya mereka secara ekonomi tidak mampu untuk makan bergizi susah, bahkan kadang-kadang sehari makan cuma sekali, justru tidak dapat program MBG. Tapi mereka-mereka yang secara ekonomi sudah cukup, justru mendapatkan program MBG,” kata Aminuddin dalam diskusi KPK bersama jurnalis, Rabu (20/5).

Ia mencontohkan kondisi tersebut ditemukan berdasarkan pengamatannya saat pulang ke kampung halaman beberapa bulan lalu. Menurutnya, terdapat warga yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang semestinya menjadi prioritas, namun tidak tersentuh program.