KPK: Korupsi di Sektor Pelayanan Publik Dimulai dari Hal Kecil, Salah Satunya Pungli hingga Budaya Memberi yang Dianggap Wajar

Ilustrasi pungli

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, praktik korupsi di sektor pelayanan publik kerap bermula dari penyimpangan yang dianggap sepele dan kemudian berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar. Ihwal hal ini dikatakan Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Setyo mengatakan, salah satu penyebabnya adalah pola pikir yang tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Kalau bisa diperlambat, ngapain dipercepat? Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kalau rantai birokrasinya bisa diperpanjang, kenapa kemudian dipersingkat?" kata Setyo di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (18/6).

Menurut dia, pola pikir semacam itu dapat membuka ruang terjadinya pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.

"Urusannya harusnya sepele dan bisa dipertanggungjawabkan, tetapi karena sesuatu dan lain hal, mulai ada gratifikasi, pungli yang paling kecil, kemudian konflik kepentingan, pengaruh jabatan, dan lain-lain," katanya.

Selain itu, Setyo menyoroti kebiasaan memberi yang masih kerap dianggap wajar oleh sebagian masyarakat.

"Sering kali banyak yang memberikan ini sebagai bagian toleransi. Karena apa? Adat ketimuran, budaya, menghormati. Hanya hal-hal sepele, kita seolah-olah menganggap itu adalah sesuatu yang ya enggak apa-apa, biasa," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa praktik penyimpangan umumnya tidak dimulai dari pelanggaran besar, melainkan dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan.