Abdul Rachman Thaha Sebut Satgas PKH Selamatkan Hutan dan Kerugian Negara

JawaPos.com - Satgas PKH dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk melakukan penertiban kawasan hutan yang telah dirampok kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Menambang tidak dilarang sepanjang sesuai dengan aturan dan melalui proses yang benar. Seperti mempunyai kajian lapangan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat kerusakan akibat pertambangan.

Kenapa pemerintah membentuk Satgas PKH? Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyatakan, hal karena ada penilaian pemerintah bahwa para penambang sudah keluar dari sebuah koridor aturan. Seperti melebihi dari pada area IUP yang sah.

Baca Juga:Alasan Kejagung Tetapkan Eks Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sebagai Tersangka Perintangan Penyidikan

"Mereka merambah masuk kawasan hutan yang telah dilarang pemerintah, bahkan ada lagi yang lebih parah dan konyol, terkadang IUP dimiliki di titik A tetapi yang dikerjakan di lokasi lain, karena mingkin kualitas arean pertambangan lebih baik. Di sinilah negara harus hadir untuk menyelamatkan Lingkungan," tandas Abdul Rachman Thaha.  

Jika ada yang bertanya bahwa tumpukan uang triliunan yang ditampakkan secara nyata oleh Satgas PKH di gedung Kejaksaan Agung, menurut dia, itu dari hasil sebuah penertiban kawasan hutan. Satgas PKH memberikan denda terhadap para pihak perompak sektor khutanan.

"Mereka membayar denda atau ganti rugi selama melakukan aktivitas di area kawasan hutan tersebut. Jadi, saya mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dalam hal penegakan hukum penertiban kawasan hutan melalui Kejaksaan Agung yang dipimpin ST. Burhanuddin," tandas Abdul Rachman Thaha.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Eks Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika Tersangka Perintangan Penyidikan

Dia mengajak seluruh elemen mengakhiri saling tuding dan saling dikte. Sekarang saatnya bersama-sama mengawal dan menjaga negeri untuk kemaslahatan semua.

"Hal tepenting adalah solidaritas kita bersama untuk menjaga dan membangun image yang baik terhadap masyarakat kita, sehingga tidak menimbulkan sebuah anasir yang menyesatkan," ucap Abdul Rachmman Thaha.

Menurut dia, sitaan terhadap kawasan hutan itu ada dua metode. Pertama adalah para pihak telah melanggar luas area penambangan yang sah berdasar IUP telah dimiliki. Mereka melanggar dan merambah masuk kawasan hutan.