Temukan Banyak Persoalan saat Sidak SPPG di Wilayah Jakbar, KSP: Dapur Tidak Layak Harus Segera Disuspend

JawaPos.com — Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikawal secara ketat agar berjalan cepat, aman, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.

Hal itu disampaikan Dudung usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5).

Dari hasil peninjauan, Dudung menyatakan masih menemukan sejumlah persoalan serius, terutama terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan.

Baca Juga:Fred Rutten Tinggalkan Timnas Curacao Jelang Piala Dunia 2026, Dick Advocaat Dikabarkan Kembali Pimpin Tim

“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” ujar Dudung di Jakarta, Selasa (12/5).

Dudung menegaskan sertifikat dan proses verifikasi dapur SPPG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Dalam sidak tersebut, dirinya menemukan beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar, antara lain area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.

Menurutnya, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Oleh karena itu, ia meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat. “Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” kata Kastaf.

KSP, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Karena itu, Ia mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.

“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ujar mantan Pangdam Jaya itu.