Harga BBM Non Subsidi Naik, DPR RI Minta Tidak Berpengaruh kepada Kebutuhan Pokok

JawaPos.com - Pemerintah mulai menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Kenaikan dipengaruhi oleh kondisi perang di Timur Tengah yang menghambat proses pengadaan minyak mentah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menilai, kenaikan harga BBM sulit dihindari dalam kondisi sekarang. Namun, pemerintah perlu memperhatikan komunikasi kepada publik agar tidak menjadi gaduh.

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (18/4).

Komunikasi menjadi penting bagi pemerintah sebab kenaikan harga terjadi mendadak. Transparansi terkait ketersediaan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi akan membantu publik memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

Baca Juga:Pertamina dan BP-AKR Kompak Naikkan Harga BBM, Ada yang Tembus Rp 25 Ribu per Liter

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” imbuhnya.

Kenaikan BBM non subsidi ini juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Dengan begitu tidak terjadi kelangkaan BBM.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM non subsidi juga harus dipastikan tidak berimbas kepada harga bahan pokok. Tidak ada kenaikan harga BBM subsidi seharusnya tidak membuat harga bahan pokok ikut naik.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” tegasnya.

Rivqy berharap pemerintah dapat terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi saat ini.