Keberatan dengan Tuntutan 6,5 Tahun Penjara, Eks Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto Klaim Tak Rugikan Negara

JawaPos.com – Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, menyatakan keberatan atas tuntutan 6 tahun 6 bulan penjara yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari mengklaim, dirinya tidak melakukan kesalahan maupun merugikan keuangan negara.

“Menurut saya, tuntutan ini sangat berat bagi seseorang yang tidak melakukan kesalahan dan tidak merugikan negara. Justru kontrak LNG yang saya tangani masih memberikan keuntungan bagi Pertamina hingga USD 97,6 juta per akhir Desember,” kata Hari usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/3) malam.

Meski merasa diperlakukan tidak adil, Hari mengaku telah memaafkan penyidik KPK dan JPU. Ia pun mengklaim mendapat informasi informal bahwa proses hukum terhadap dirinya merupakan perintah atasan pihak berwenang.

Baca Juga:Ramalan Zodiak Aries 14 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

“Saya memaafkan mereka karena, menurut saya, mereka hanya menjalankan perintah. Sesuai keyakinan saya, saya harus mengasihi dan mendoakan mereka,” cetusnya.

Sementara itu, kuasa hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menilai tidak ada bukti unsur niat jahat (mens rea) dalam perkara tersebut. Ia menegaskan, kliennya tidak menerima keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun.

“Tidak ada kickback, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada gratifikasi, dan tidak ada aset yang disita. Bahkan ponsel klien kami tidak dijadikan barang bukti karena tidak ditemukan percakapan mencurigakan, serta tidak ada rekening yang diblokir,” jelas Wa Ode.

Ia juga menyoroti bahwa kerugian yang disebutkan dalam dakwaan baru muncul pada periode 2020–2021 akibat pandemi Covid-19, sementara Hari sudah tidak menjabat saat itu.

Menurut Wa Ode, kontrak dengan Corpus Christi Liquefaction (CCL) merupakan keputusan korporasi yang sah dan strategis. Bahkan, kerja sama tersebut pernah diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 sebagai bagian dari hubungan bisnis Indonesia–Amerika Serikat.

“Kerugian hanya terjadi saat pandemi. Faktanya, sejak 2022 hingga sekarang, kontrak tersebut tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan USD 97,6 juta. Jika kontrak ini bermasalah, tentu sudah dibatalkan,” ujarnya.

Kuasa hukum juga membantah tudingan bahwa tindakan Hari memperkaya mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, maupun pihak CCL. Ia menekankan, tuduhan tersebut tidak berdasar.