Soroti Kepala Daerah Banyak Tersangkut Korupsi, Mendagri Tito: Yang Milih Siapa, Rakyat Kan? Mereka Adalah Hasil Pilkada Langsung

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tito menyinggung mekanisme pemilihan langsung dalam pilkada yang dinilai belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas.

“Jawab saya cuma satu, yang memilih siapa? Rakyat, iya kan,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3).

Tito menyatakan, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi memunculkan pertanyaan terkait sistem pilkada langsung. Ia menilai, mekanisme tersebut tidak sepenuhnya menjamin lahirnya pemimpin yang baik.

Baca Juga:Donald Trump Isyaratkan Kuba Jadi Target Berikutnya Usai Iran, Havana Siap Melawan

“Apakah ini ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang baik, ada juga yang bermasalah,” tegasnya.

Tito juga menyoroti faktor lain seperti kesejahteraan, moral hazard, dan integritas pejabat daerah. Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat secara kasus per kasus.

“Masalah kesejahteraan, moral hazard, integritas, dan lainnya, tidak bisa dilihat hanya per kasus. Ini terjadi beberapa kali dalam waktu singkat, artinya ada problem yang sistematis dan mendasar,” ujarnya.

Ia menduga, salah satu akar persoalan terletak pada mekanisme rekrutmen kepala daerah yang selama ini digunakan. Menurutnya, sistem pilkada langsung memiliki sisi positif sekaligus kelemahan.

“Mereka semua adalah hasil dari pilkada langsung. Di satu sisi ada positifnya, tetapi juga ada negatifnya, seperti biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih adalah orang yang baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menambah daftar kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring OTT KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, setelah terjaring OTT pada Jumat (10/4).

Sejauh ini KPK telah menjerat sejumlah kepala daerah dalam OTT selama 2026, di antaranya Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.