”Jadi, kita (Indonesia)tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” kata dia dikutip pada Senin (23/3).

Baca Juga:Pelaporan SPT Tembus 8,78 Juta, Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 16,6 Juta

Prabowo memastikan, bergabungnya Indonesia dalam BoP tidak disertai dengan komitmen keuangan dalam bentuk apa pun. Indonesia juga tidak pernah menjanjikan sumbang uang kepada AS maupun BoP. Karena itu, Indonesia tidak hadir dalam pertemuan founding donors di AS bulan lalu.

”Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi, Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegasnya.

Menurut Prabowo, Indonesia hanya menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Pasukan itu akan ditugaskan untuk menjaga warga Gaza. Sehingga dia memastikan, dalam keputusan bergabung dengan BoP, Indonesia tidak akan berkontribusi dalam bentuk uang.

”Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Namun demikian, kepala negara menyatakan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai. Menurut dia, saat itulah kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

”Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia siap mengirimkan 20 ribu pasukan ke Gaza. Belakangan jumlahnya turun menjadi 8.000 personel. Bukan karena Indonesia tidak siap mengirim 20 ribu prajurit, melainkan karena Indonesia juga melihat pengiriman pasukan dari negara lain.

”Ternyata negara-negara lain itu cuma ngirim berapa ratus, berapa ratus. Jadi, kita siap 8.000 (pasukan). Yang paling penting bahwa kalau situasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kita lakukan,” kata dia kepada awak media di Jakarta pada Kamis (12/3).

Sjafrie pun menekankan bahwa pengiriman pasukan ke Gaza itu kini menunggu perkembangan BoP. Mengingat kini terjadi ketegangan antara Iran dengan Israel dan AS. Dia tidak menampik, situasi tersebut perlu perhatian khusus. Sehingga dia menyatakan, Pemerintah Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional sesuai dengan konstitusi.

”Jadi, dinamika BoP ini juga sangat tinggi sekarang. Saya kira kita semua ikuti perkembangan secara global antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Itu cukup banyak kita lihat laporan-laporan yang memerlukan perhatian khusus. Jadi, sikap Indonesia yang pertama adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu adalah amanat dari konstitusi kita,” tegasnya.

Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jika pasukan dari Indonesia diberangkatkan, kata Sjafrie, pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yakni harus menyangkut persoalan kemanusiaan, tidak berkaitan dengan hal lain.

”Itu juga kita harus perhatikan betul yang menyangkut dengan kemanusiaan. Jadi, tugas yang kita laksanakan itu tidak bisa kita hanya berpikir tugas-tugas dalam rangka menghadapi suatu konflik. Tapi, kita juga harus berpikir kemanusiaan,” imbuhnya.