JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif. Ia bahkan menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis hingga Rp 8 miliar.

Dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, namun anggaran justru dialokasikan untuk hal yang tidak prioritas.

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan pemanfaatan dana desa serta anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.

“Dana desa ke mana? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi, oke lah, saya ambil tanggung jawab. Kita harus terbuka, kita harus fair,” lanjutnya.

Soroti Pemborosan Pejabat

Prabowo menilai pola belanja pemerintah daerah saat ini masih belum efisien, terutama terkait fasilitas pejabat.

“Banyak pejabat itu, menurut saya, ini tidak efisien. Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur sampai Rp 8 miliar,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri, yakni Maung, dengan harga jauh lebih rendah.

“Saya Presiden Indonesia pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya sekitar Rp 700 juta, mungkin dengan fitur antipeluru jadi Rp1 miliar. Tapi tidak sampai Rp 8 miliar,” katanya.

Tekankan Tanggung Jawab Kepala Daerah

Kepala Negara menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik secara tepat sasaran.

Ia juga menyoroti praktik kunjungan kerja yang dinilai berlebihan dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita minta kesadaran, rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo.

Menurutnya, tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk mendorong efisiensi anggaran daerah serta memastikan setiap belanja publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.