Yusril: Negara Tidak Boleh Kuasai Profesi Kesehatan, Harus Beri Kepastian Hukum

"Pesan pentingnya adalah bahwa MK menginginkan negara tetap hadir, tetapi hadirnya negara bukan untuk mengambil alih ruang etik-disiplin; hadirnya negara untuk memastikan ruang itu bekerja akuntabel, adil, dan melindungi serta memberi pelayanan publik," jelasnya.

Hal ketiga berkaitan dengan organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mahkamah menilai penting adanya satu organisasi profesi yang dapat menjadi wadah bersama bagi para tenaga medis.

"Dan satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk berhimpun," katanya.

Namun demikian, Yusril menegaskan bahwa konsep rumah besar profesi tidak berarti menghapus perbedaan disiplin ilmu. Konsep tersebut justru dimaksudkan untuk menjaga kehormatan profesi sekaligus memastikan akuntabilitas publik.

"Rumah besar bukan tempat yang mematikan perbedaan disiplin, melainkan instrumen untuk menertibkan profesi agar kehormatan profesi tetap terjaga dan akuntabilitas publik tidak tercecer," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu negara memang harus hadir. Namun kehadiran negara bukan untuk menguasai profesi, melainkan memastikan sistem berjalan dengan baik.

"Karena kalau organisasi profesi dibiarkan bertumbuh liar tanpa titik temu, maka yang menjadi korban bukan hanya tata kelola tetapi pasien, pendidikan, dan masa depan layanan kesehatan," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai arah kebijakan konstitusional yang penting. Karena itu implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dan konstruktif.

"Jika pemerintah, komunitas keilmuan, dan organisasi profesi dapat bekerja bersama dalam keseimbangan yang sehat, maka saya yakin Indonesia dapat membangun sistem profesi kesehatan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga bermartabat secara moral dan konstitusional," urainya.

Dalam diskusi tersebut turut hadir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Ia menegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi wajib dipatuhi oleh seluruh pejabat negara.