Muhammadiyah Dorong Hasil Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri Segera Diumumkan ke Publik

JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, kembali menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, posisi tersebut merupakan keputusan strategis yang lahir dari pertimbangan historis dan filosofis yang mendalam pasca-Reformasi 1998.

Ia menjelaskan, penempatan Polri langsung di bawah Presiden menjadi salah satu pilar penting dalam penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Haedar menilai, ketika muncul persoalan internal di tubuh Polri, solusi yang tepat bukanlah melakukan perubahan struktural besar, seperti memindahkan posisi kelembagaan Polri. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kondisi internal organisasi tersebut.

"Kalau ada masalah, lebih baik diperbaiki di internal, sebagaimana ada masalah lain dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," kata Haedar Nashir kepada wartawan, Selasa (10/3).

Ia juga mengingatkan bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan kompleksitas persoalan baru. Pasalnya, kementerian-kementerian saat ini juga menghadapi berbagai dinamika dan tantangan internal.

Menurut Haedar, risiko tersebut dapat semakin besar jika kementerian yang menaungi Polri dipimpin oleh figur dari kalangan partai politik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengaburkan profesionalisme kepolisian dengan kepentingan politik praktis.

"Oleh karena itu, disarankan penguatan good governance atau tata kelola yang baik di dalam institusi Polri, sehingga secara perlahan, tetapi pasti mampu mengubah kultur negatif yang selama ini menjadi koreksi oleh masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Haedar berharap pemerintah segera menyampaikan hasil rekomendasi dari tim Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada publik. Ia menilai transparansi hasil kajian tersebut penting agar publik mengetahui arah perbaikan institusi kepolisian.

Menurutnya, publik memiliki harapan besar agar Polri dapat segera berbenah diri dan menjadi institusi yang lebih profesional. Karena itu, pemerintah perlu segera mempublikasikan hasil rekomendasi KPRP sebagai dasar pelaksanaan reformasi di tubuh Polri.

"Harapan semua pihak kepada Polri untuk cepat berbenah diri menjadi lebih profesional dalam tugas pokok dan fungsinya dapat segera terealisasi. Karena itu, pemerintah dapat segera menyampaikan hasil rekomendasi tim KPRP," pungkasnya