Elite PDIP Sesalkan Penonaktifan BPJS PBI, Tegaskan Tak Ada Istilah Untung Rugi

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyayangkan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Ia mengingatkan, pemberian bantuan tidak seharusnya dikaitkan dengan persoalan untung dan rugi, sebab program jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat.

“Tidak ada alasan untuk rugi. Memang BPJS bukan profit oriented. BPJS itu bukan asuransi, tapi BPJS itu salah satu bentuk hibah negara, salah satu bentuk bahwa negara itu hadir untuk rakyatnya. Jadi tidak ada alasan BPJS rugi, memang dibuat untuk rugi," kata Ribka Tjiptaning ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Menurutnya, pendekatan administrasi tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan sosial. Ia menilai, alasan administratif yang digunakan untuk menonaktifkan peserta justru berpotensi merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan kesehatan yang dijamin negara.

“Jadi jangan dibuat alasan administrasi itu untuk tidak berkeadilan. Maka itu saya menyuarakan terus 11 juta (peserta) itu harus diaktifkan kembali," tegasnya.

Ia pun mempertanyakan, letak persoalan yang menyebabkan jutaan peserta tersebut dinonaktifkan. Ribka meminta adanya kejelasan serta langkah konkret agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang dinilai tidak berpihak.

“Nah, jadi gimana ini? Salah di mana? Jadi kita berpegang tadi saya bilang sama relawan-relawan kesehatan untuk mendampingi rakyat di rumah sakit. Kalau ada alasan itu tidak aktif, harus protes,” ujarnya.

Ribka juga menekankan pentingnya pendampingan bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan, terutama pasien dengan penyakit kronis dan mengancam nyawa. Ia menegaskan, layanan kesehatan bagi kelompok ini tidak boleh terhenti hanya karena persoalan administratif.

“Sebetulnya tidak ada alasan tidak diaktifkan, apalagi yang penyakit-penyakit yang sudah mengancam nyawa, misalnya cuci darah dan lain-lain. Itu tidak benar, tetap aktif. Dan saya menyuarakan bahwa itu tetap aktif minimal 3 bulan ke depan sebelum ada pendataan ulang," pungkasnya.