Amnesty International Sebut Kematian Anak SD di NTT Jadi Tamparan untuk Semua Pihak

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan bahwa kematian murid SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan akibat dari kemiskinan struktural. Menurut dia, peristiwa memilukan itu menjadi tamparan keras bagi semua pihak.

Menurut Usman, peristiwa itu menjadi tamparan bagi semua pihak karena anak tersebut nekat bunuh diri dengan alasan tidak mampu membeli buku dan pena. Penyebab bunuh diri itu terungkap pada sepucuk surat yang ditinggalkan untuk ibunya.

”Apa yang terjadi di NTT adalah produk kemiskinan struktural. Kami menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Tamparan keras bagi negara yang gagal dalam melindungi hak asasi manusia,” kata dia dalam keterangan resmi pada Rabu (4/2).

Bukan hanya peristiwa memilukan, kejadian itu juga disebut sebagai tragedi oleh Amnesty International. Menurut dia, peristiwa tersebut sangat ironis. Saat seorang anak memutuskan mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp 10 ribu, pemerintah siap menggelontorkan uang Rp 17 triliun untuk Board of Peace.

Tidak hanya itu, Usman juga menyoroti beberapa program dengan anggaran jumbo lainnya. Yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan Rp 350 triliun dan Koperasi Merah Putih dengan anggaran Rp 400 triliun. Program-program itu, kata Usman, harus dievaluasi.

”Pemerintah harus mengevaluasi program kebijakannya dan memastikan adanya program yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata. Kemiskinan membuat anak rentan pelanggaran hak asasi manusia. Kematian yang bersangkutan menunjukkan negara gagal dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak miskin,” ujarnya.

Usman menyampaikan bahwa hak pendidikan bukan hanya biaya sekolah, melainkan juga termasuk dalam peralatan belajar-mengajar. Kegagalan dalam urusan itu, masih kata Usman, akan berpengaruh pada psikologis anak-anak, terlebih ketika mereka berada dalam kemiskinan ekstrem.

”Kemiskinan membuat orang merasa tersisih, direndahkan martabatnya dan tidak berdaya. Itu dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan sipil, sosial, politik dan budaya di tengah masyarakat, termasuk menikmati hak atas pendidikan,” ucap dia.

Usman menegaskan bahwa pendidikan layak merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara wajib memenuhi hak tersebut. Tidak sekedar menyediakan gedung sekolah, melainkan turut memastikan setiap anak memiliki akses atas sarana pendukung pendidikan tanpa hambatan biaya.

”Negara tidak boleh hanya hadir dalam narasi besar anggaran triliunan untuk program-program lain, namun absen ketika seorang anak diduga sampai mengakhiri nyawa karena tidak memiliki buku dan pena,” ujarnya.