Sumatra Tenggelam! Kerugian Banjir Rp 68 Triliun Ungkap Bahaya Sawit dan Tambang

JawaPos.com-Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025 meninggalkan kerusakan ekonomi luar biasa. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian nasional akibat bencana tersebut mencapai lebih dari Rp 68,67 triliun.

Kerugian dihitung dari rusaknya rumah penduduk, hilangnya pendapatan rumah tangga, kerusakan fasilitas publik seperti jalan dan jembatan, hingga hilangnya produksi pertanian. Celios mengingatkan, bencana ekologis ini akan terus berulang bila kebijakan lingkungan tidak diperbaiki.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut kerugian terjadi hampir merata di provinsi-provinsi terdampak. Aceh diperkirakan menanggung kerugian Rp2,04 triliun, disusul Sumatera Utara Rp2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,01 triliun.

Celios menilai faktor utama bencana adalah alih fungsi lahan yang masif akibat ekspansi perkebunan sawit dan tambang. “Kontribusi tambang dan sawit tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan bencana,” ujar Bhima di Jakarta, kemarin (2/12).

Perhitungan kerugian Celios didasarkan pada lima komponen utama:

• kerusakan rumah (kerugian Rp30 juta per unit)
• perbaikan jembatan (Rp1 miliar)
• hilangnya pendapatan keluarga selama 20 hari kerja
• kerugian lahan sawah (Rp6.500/kg; asumsi hasil 7 ton/ha)
• perbaikan jalan (Rp100 juta per 1.000 meter)

Dampak banjir juga dirasakan secara nasional. Celios mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) nasional anjlok Rp 68,67 triliun atau 0,29 persen. Distribusi barang konsumsi dan bahan baku industri terhambat karena Sumatera Utara sebagai simpul industri ikut terdampak. “Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun,” tambah Bhima.

Celios menegaskan, kerugian bencana jauh melampaui penerimaan ekonomi dari ekstraksi sumber daya alam. Penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) per Oktober 2025 hanya Rp 16,6 triliun, masih kalah jauh dari kerugian ekonomi.

Di Aceh, kerugian Rp 2,04 triliun bahkan lebih besar dari PNBP tambang Rp 929 miliar serta DBH sawit Rp 12 miliar dan DBH minerba Rp 56,3 miliar pada 2025.

Karena itu, Celios mendesak pemerintah menerapkan moratorium izin tambang dan ekspansi sawit. Kajian bersama Koalisi Moratorium Sawit pada 2024 menunjukkan langkah tersebut justru memberikan dampak ekonomi positif pada 2045 dan mampu menyerap 761 ribu tenaga kerja.

“Solusinya bukan membuka lahan baru, tetapi membangun ekonomi restoratif yang berkelanjutan. Jika struktur ekonomi tidak berubah, bencana ekologis akan terus berulang dan biayanya makin besar,” tegas Bhima.