JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, para kepala SPPG merupakan ujung tombak di lapangan yang memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat evaluasi program dan pelaksanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).

“Hak-hak mereka tidak boleh terlambat hanya karena alasan teknis administrasi,” kata Nurhadi.

Nurhadi mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji terjadi di sejumlah daerah, di mana dana operasional dapur SPPG belum cair dan terancam berhenti beroperasi. Ia khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada keberlangsungan program MBG.

“Jika tidak segera ditransfer, ratusan dapur SPPG minggu depan terancam berhenti beroperasi,” ujarnya.

Selain persoalan gaji, Nurhadi juga meminta BGN memberikan klarifikasi atas dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa program MBG.

Salah satunya, pengadaan ribuan unit laptop dan kendaraan bermotor untuk SPPG yang disebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, bukan lelang terbuka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Penunjukan langsung hanya boleh dalam kondisi darurat atau bernilai kecil. Pengadaan besar berskala nasional tentu tidak termasuk kategori itu,” tutur Nurhadi.

Ia meminta BGN menjelaskan dasar hukum serta rekomendasi LKPP atas kebijakan tersebut, termasuk memastikan proses verifikasi vendor dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

“Kami tidak ingin kasus seperti pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan terulang di BGN,” urainya.

Meski demikian, Nurhadi tetap mengapresiasi langkah strategis BGN yang berhasil mencatat penyerapan anggaran sebesar 61,23 persen hingga triwulan ini, serta kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam pencegahan kasus keracunan pangan.

“Saya optimistis penyerapan bisa mencapai 90 persen hingga akhir tahun. Tapi semua itu harus disertai tata kelola yang bersih dan transparan,” tegasnya.

Nurhadi menegaskan, Komisi IX DPR tetap mendukung program MBG selama dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, jangan sampai tercoreng oleh persoalan administratif atau penyimpangan pengadaan,” urainya.