Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Menkeu Purbaya: Persetujuan Bukan di Saya

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengungkapkan rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk menunggu persetujuan dari Menteri Bidang Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.

"Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin. Tapi yang jelas Menteri Pekerjaan Umum (PU) sanggup, saya sanggup. Tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja," ujar Menkeu Purbaya, dikutip Selasa (21/10).

Dia juga menyampaikan tidak masalah jika pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk tersebut menggunakan dana APBN selama ada persetujuan dari Menko PM.

"Kalau saya lampunya hijau terus, modenya mode belanja, asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju," kata Menkeu Purbaya.

Sebelumnya Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN. Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.

Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.

"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," ujar Cak Imin, sapaan Menko PM Muhaimin Iskanda.

Di samping itu Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.

Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di Tanah Air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.