Donald Trump Ultimatum Hamas: 3–4 Hari untuk Tentukan Nasib Gencatan Senjata Gaza

Presiden AS Donald Trump mengatakan di Gedung Putih, bahwa tidak ada ruang

JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tenggat waktu hanya “tiga sampai empat hari” bagi Hamas untuk merespons proposal gencatan senjata di Gaza. Trump menegaskan, Israel dan sejumlah pemimpin Arab sudah menyetujui rencana tersebut.

 Baca Juga: Sinopsis Janur Ireng: Film Horor Indonesia Mengisahkan Santet Mematikan di Tanah Jawa

“Hamas bisa menerima atau tidak. Jika tidak, akan berakhir sangat menyedihkan,” ujar Trump di Gedung Putih, Selasa (30/9). Ia menambahkan, peluang untuk negosiasi lebih lanjut hampir tidak ada.

Dilansir via Al-Jazeera, pernyataan itu muncul sehari setelah Gedung Putih merilis dokumen 20 poin berisi usulan penghentian perang Gaza. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata segera, pertukaran tawanan, antara sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

Di bawah proposal itu, Hamas diminta meletakkan senjata. Sebagai gantinya, AS bersama mitra Arab dan internasional akan membentuk 'pasukan stabilisasi sementara' di Gaza. 

Hamas dilarang terlibat dalam pemerintahan, meski anggotanya dijanjikan amnesti bila berkomitmen pada 'koeksistensi damai', atau diberi jalur aman jika memilih meninggalkan wilayah.

Trump juga menyinggung rencana pembentukan pemerintahan transisi berisi teknokrat Palestina untuk mengelola layanan dasar, memastikan kembalinya pengungsi, serta menjamin warga Gaza 'tidak akan diusir dari tanahnya'.

Dorongan baru Washington ini datang di tengah perang Israel-Hamas yang sudah berlangsung dua tahun, dengan korban jiwa Palestina dilaporkan melampaui 66.000 orang dan krisis kemanusiaan kian memburuk.

Respons terhadap rencana Trump beragam. Kementerian Luar Negeri Qatar mengonfirmasi Hamas sedang mempelajari dokumen itu. 

Di sisi lain, Fatah, faksi yang mendominasi Otoritas Palestina di Tepi Barat, menyatakan terbuka bekerja sama untuk menghentikan perang, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan mempersiapkan mekanisme perlindungan internasional. 

Presiden Mahmoud Abbas bahkan menegaskan kembali janjinya menggelar pemilu dalam setahun setelah perang berakhir.

Namun, nada penolakan juga terdengar. Abbas Zaki, pejabat senior Fatah, menyebut proposal AS itu sebagai 'dokumen penyerahan' yang bisa melegitimasi pendudukan Israel serta memecah belah persatuan Palestina. 

“Menerima rencana ini hanya akan melanggengkan penghinaan,” ujarnya.