Guru Besar IPB Sebut Pariwisata Indonesia Masih Tertinggal, Minta Pemerintah Beri Dukungan

JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menilai perkembangan pariwisata Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih jauh dari optimal dan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia," kata Ricky dalam keterangannya, Minggu (28/9).

Ia menekankan, setidaknya ada tiga persoalan utama dalam pembangunan pariwisata nasional. Pertama, jumlah devisa dan wisatawan yang dihasilkan masih kalah dari negara tetangga. Kedua, potensi alam dan budaya justru banyak mengalami kerusakan. Ketiga, distribusi manfaat pariwisata tidak merata.

“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata," jelasnya.

Ricky juga mengkritik kebijakan penyegelan dan pembongkaran sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ia menilai langkah itu tergesa-gesa dan cenderung menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.

“Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk dari abuse of power, karena terlihat grasak-grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," tegasnya.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat sehingga berdampak luas bagi masyarakat serta pelaku usaha. Ia menegaskan praktik semacam itu tidak boleh diulang oleh siapa pun.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar hak usaha para pelaku pariwisata dikembalikan serta didukung pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal, dan jika ada kekurangan dari pihak swasta, sebaiknya diarahkan serta dibimbing dengan bijak.

“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,” pungkasnya.