Hipotesis CIPS: Semakin Pemerintah Ikut Main di Komoditas, Petani Semakin Miskin

JawaPos.com – Pusat Studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut bahwa keterlibatan pemerintah yang terlalu dalam dalam pengaturan komoditas pertanian justru berpotensi membuat petani semakin miskin.

CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman menyatakan bahwa petani cenderung lebih merugi ketika komoditas mereka terlalu banyak diatur negara dibandingkan dengan komoditas yang bergerak secara bebas di pasar.

“Kalau dalam hipotesis kita, petani itu lebih miskin di komoditas yang diatur pemerintah,” ujar Anton saat berbincang dengan JawaPos.com, di Graha Pena Jakarta, Kamis (31/7).

Ia mencontohkan beberapa komoditas strategis seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, hingga cabai yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Menurutnya, di komoditas-komoditas tersebut, intervensi negara terlalu besar, sehingga membatasi ruang gerak petani dalam mendapatkan keuntungan maksimal dari pasar.

Sebaliknya, Anton menilai bahwa komoditas yang tidak terlalu diatur pemerintah, seperti sayur-sayuran bernilai tinggi, justru memberikan lebih banyak peluang bagi petani untuk mendapatkan pendapatan lebih baik.

“Di komoditas yang tidak terlalu banyak diatur, pasar bisa bermain lebih luas. Di sana mulai muncul model seperti contract farming, yang sangat menguntungkan bagi petani,” tambahnya.

Konsep contract farming, lanjut Anton, memungkinkan perusahaan melakukan kontrak langsung dengan petani. Perusahaan menetapkan jumlah produksi yang dibutuhkan, harga, dan standar kualitas sejak awal. Dengan skema ini, petani mendapat kepastian pasar dan harga, sekaligus bisa meningkatkan kualitas produksinya.

Ia mencontohkan keberhasilan model ini pada komoditas tembakau dan susu, seperti yang terlihat di wilayah Jakarta Timur, di mana peternak sapi perah yang terikat kontrak dengan pabrik memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik.

“Intinya, kalau market-nya hidup, petani akan semakin diuntungkan. Semakin sedikit pemerintah bermain, maka akan semakin bagus,” tegas Anton.

Ia juga menyebut bahwa pada komoditas seperti kopi dan kakao, ketakutan akan intervensi justru menahan potensi pertumbuhan yang lebih besar.

CIPS tengah mengkaji lebih dalam perbandingan antara kelompok petani yang memiliki akses ke pasar melalui kontrak dengan perusahaan, dengan kelompok yang bergantung pada mekanisme pemerintah. Studi ini diharapkan bisa menjadi masukan penting dalam merumuskan kebijakan pertanian yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani.