Pemerintah Mau Beri Bansos Seumur Hidup untuk Lansia hingga ODGJ, DPR Wanti-wanti soal Verifikasi Data

JawaPos.com - Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial (bansos) permanen atau seumur hidup kepada orang lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Wacana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menanggapi rencana itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti agar kebijakan tersebut harus diawali dengan validasi dan verifikasi data yang ketat. Hal itu penting agar penyaluran bansos tepat sasaran. 

"Terkait dengan Bansos yang paling penting adalah bagaimana validasi, verifikasi, dan hal-hal yang terkait dengan data itu harus betul-betul didata dulu," kata Puan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Mantan Menko PMK itu menegaskan, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengubah skema penyaluran bansos. Ia khawatir jika tidak didasarkan pada data yang akurat, perubahan ini justru bisa menimbulkan polemik baru.

"Jadi jangan kemudian ada polemik kemudian tiba-tiba kita sepertinya buru-buru kemudian mengubah sesuatu yang sudah dilakukan," ujarnya. Puan menekankan bahwa perubahan kebijakan baru dapat dilakukan bila data telah tervalidasi secara akurat. 

"Jadi yang paling penting itu bagaimana memvalidasi dan verifikasi data itu betul-betul untuk dilakukan secara baik. Kalau kemudian sudah divalidasi dan diverifikasi secara betul, baru kemudian kita bisa ganti atau ubah penerimanya siapa," papar Puan.

Ia juga mengingatkan, perubahan skema tanpa proses pendataan yang jelas bisa menimbulkan kekecewaan bagi penerima bansos yang terdampak. 

"Karena kan selama ini sudah berjalan, kalau kemudian diubah tentu saja penerima-penerima yang kemarin sudah menerima akan kecewa. Jadi validasi dan verifikasi dulu data-datanya dengan baik," pungkasnya.