Pendapatan Negara Menyusut, Belanja Pemerintah Moderat

JawaPos.com - Asumsi makroekonomi masih menghadapi tekanan. Seiring dengan capaian lifting minyak dan gas yang terus berada di bawah target pemerintah. Berdasarkan indikator saat ini, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2 persen pada 2025.

"Kinerja penerimaan pajak masih lemah, dipengaruhi oleh menurunnya permintaan konsumen dan penurunan penerimaan dari sektor minyak dan gas," kata Asmo kepada Jawa Pos, Selasa (17/6).

Hingga Mei 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 995,3 triliun, turun 11,4 persen secara tahunan. Baru mencapai 33,1 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 49,1 persen. Meskipun masih lebih tinggi dari titik terendah dalam satu dekade terakhir yaitu 27,3 persen.

Penerimaan dari pajak dan cukai turun 7,3 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 806,2 triliun. Pendapatan pajak turun 10,1 persen YoY, sementara pendapatan cukai tumbuh 12,6 persen YoY.

Sebagai persentase terhadap APBN, realisasi penerimaan pajak dan cukai berada di bawah rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 46,9 persen. "Namun masih di atas rata-rata lima tahun sebelum pandemi sebesar 30,4 persen," ujarnya.

Belanja pemerintah tercatat relatif moderat, senilai Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari APBN 2025, turun 11,3 persen YoY. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh kebijakan prioritas anggaran yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana.

Belanja pemerintah pusat menyusut 15,8 persen YoY, sedangkan transfer ke daerah hanya tumbuh tipis sebesar 0,3 persen. Realisasi belanja hingga Mei 2025 menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi 29,6 persen di 2015. Yang saat itu dipengaruhi oleh penyesuaian struktural anggaran di awal masa pemerintahan baru.

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) menyusut 16,2 persen menjadi Rp 325,7 triliun. Sementara belanja non-K/L turun 15,4 persen YoY menjadi Rp 368,5 triliun.

Transfer ke pemerintah daerah dan dana desa mencapai Rp 322 triliun, atau 35 persen dari pagu anggaran. Asmo memandang, defisit fiskal tercatat masih terkendali sebesar Rp 21 triliun atau minus 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB) per Mei 2025.

Jauh di bawah target tahunan pemerintah sebesar Rp 616 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Defisit yang kecil ini terutama ditopang oleh penerbitan surat utang negara yang dilakukan di awal tahun. Dengan total mencapai Rp 324,8 triliun atau 52,7 persen dari target tahunan.

"Strategi ini kemungkinan bertujuan mengantisipasi volatilitas pasar global dan risiko terkait kebijakan perdagangan AS," terang lulusan Georgia State University itu. 

Saldo primer mencatat surplus sebesar Rp 192,1 triliun. Membaik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah masih relatif konservatif di awal tahun ini.