Langkah Kementan Sikat Mafia Beras di Pasar Induk Cipinang Dapat Dukungan Masyarakat

Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan tentang anomali data sirkulasi beras di Pasar Induk Beras Cipinang di kantor Kementan (3/6). (Istimewa).

JawaPos.com -  Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar anomali data sirkulasi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Biasanya beras keluar hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 ton per hari, mendadak naik jadi 11.400 ton lebih dalam sehari. Angka beras keluar yang tidak wajar itu diduga perbuatan mafia beras. 

Upaya Kementan membongkar praktik kotor mafia beras itu mendapatkan reapon positif dari berbagai kalangan. Diantara disampaikan Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA).

Direktur Eksekutif PPASDA Muhammad Irvan Mahmud Asia mengatakan keberanian Mentan Andi Amran Sulaiman membongkar mafia beras adalah tonggak penting dalam menciptakan keadilan harga. Selain itu juga menjaga ekosistem pangan nasional untuk perlindungan petani dan rakyat kecil sebagai konsumen. 

“Di tengah surplus beras dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog 4 juta ton dan rata-rata harga beras ditingkat penggilingan turun, maka kekurangan dan kenaikan harga beras di pasar seperti Cipinang tidak masuk akal," ungkap Irvan dalam keterangannya Kamis (5/6). 

Menurut dia, sudah terlalu lama jaringan mafia beras menikmati praktik curang. Maka saat inilah waktu yang tepat untuk menindak siapapun yang terbukti mempermainkan harga beras. Dia menekankan secara hukum praktik mempermainkan harga beras seperti itu, harus diproses sampai keakarnya. 

“Kami melihat harapan ketika pemerintahan Presiden Prabowo, melalui Kementan, membongkar praktik mafia beras," katanya. Mereka mendukung penuh dan selalu bersama Kementan untuk membersihkan tata niaga beras dan komoditas pangan lainnya. 

Irvan menilai mafia beras adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Kami mendukung penuh tindakan Mentan Amran dan mendorong agar masalah mafia beras itu dikawal sampai tuntas. 

“Untuk kepentingan nasional jangka panjang maka perlu dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi pangan, transparansi rantai pasok, perlindungan harga bagi petani dan konsumen," tambah Irvan. 

Lebih lanjut PPASDA mendorong pemerintah untuk melibatkan organisasi petani dalam pengawasan distribusi dan penyusunan kebijakan di tingkat hilir. Mereka berpesan jangan memberi ruang bagi para spekulan untuk bermain di atas penderitaan petani dan konsumen.

“Kejadian (anomali data di Cipinang) ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pangan yang adil, transparan, dan berdaulat," tegas Irvan. (wan)