Irfan Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Selesaikan Kasus Dugaan Suap DPD RI

Aktivis muda Muhammad Fithrat Irfan mendatangi Gedung KPK. (Istimewa)  

JawaPos.com–Aktivis muda Muhammad Fithrat Irfan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Kedatangan mereka menindaklanjuti surat balasan dari Dewan Pengawas KPK terkait laporan dugaan suap dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, yang disebut-sebut melibatkan 95 senator.

Aziz Yanuar mengungkapkan, Dewas KPK menyarankan Irfan untuk berkoordinasi langsung dengan Deputi Bidang Informasi dan Data guna mengetahui perkembangan laporan. Namun, proses tersebut justru berakhir tanpa kejelasan.

”Namun, setelah kami menunggu selama lebih dari tiga jam, kami malah diarahkan kembali ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas). Ini menunjukkan betapa rumit dan berbelitnya birokrasi di lembaga ini,” ujar Aziz.

Laporan tersebut, lanjut dia, sudah berada di tangan pimpinan KPK dan tinggal menunggu tindak lanjut. Aziz mengkritik ketidaksesuaian antara semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan KPK dengan kondisi lapangan.

”Jika masyarakat diminta ikut berkontribusi, tapi saat melapor justru dipingpong dan tidak ada kejelasan. Ini hanya menjadi slogan kosong,” tegas Aziz.

Irfan menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni. Presiden menekankan pentingnya dukungan anak muda dalam pemberantasan korupsi.

”Pak Prabowo bilang tidak melihat partai, keluarga, atau suku. Hari ini saya menagih komitmen itu. Saya datang sebagai anak muda yang berjuang atas nama rakyat,” ucap Irfan di depan Gedung KPK.

Dia menyebut, ada saksi baru yang siap memberikan keterangan, termasuk seorang staf ahli dari daerah yang diduga mengetahui langsung praktik suap tersebut.

Irfan menjelaskan, skema dugaan suap dalam pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD berbeda dengan praktik money politics dalam pemilihan pimpinan DPD.

”Ini adalah operasi politik uang besar-besaran. Ada koper berisi ribuan dolar Singapura untuk memenangkan salah satu kandidat,” ungkap Irfan.

Dia menyebut, dalam pemilihan Wakil Ketua MPR, diduga terdapat aliran dana USD 8.000 dan SGD 10.000 ke masing-masing dari 95 senator. Selain itu, dana SGD 100.000 (sekitar Rp 1 miliar) disebut diberikan kepada kandidat yang memiliki suara kuat di putaran pertama sebagai imbal balik dukungan pada putaran kedua.

Irfan meminta KPK dan pemerintah segera bertindak tegas terhadap laporan ini. Dia akan membuka seluruh bukti ke publik jika tidak ada langkah konkret dari lembaga antirasuah.

”Pak Presiden harus mulai dari rumah sendiri. Kalau tidak ada tindakan, saya akan buka semuanya. Saya tidak takut dengan ancaman. Saya berjuang demi rakyat,” tegas Irfan.

Dia menilai praktik korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara berdampak langsung terhadap kehidupan Masyarakat. Termasuk meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan.