Jangan Hanya Driver Angkutan Online, Pemerintah Dituntut Juga Perhatikan Profesi Sopir Lainnya  

JawaPos.com - Pemerintah baru saja mendapatkan tekanan luar biasa dari kalangan driver angkutan online. Tekanan itu disalurkan lewat aksi demontrasi besar yang menuntut perubahan skema potongan dari aplikator. Pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan kalangan sopir lainnya.

Aspirasi itu disampaikan belasan komunitas sopir yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR. Rapat itu sebagai bentuk respons atas maraknya demonstrasi dan protes yang dilakukan oleh ojol belakangan ini.

Di tengah-tengah rapat dengar pendapat tersebut, Ainun Masruro selaku perwakilan RBPI menyampaikan keinginan agar DPR tidak hanya menyorot driver angkutan online, tetapi pengemudi sub-sektor lainnya.

Dia mengatakan pengemudi itu bukan hanya driver taksi online atau ojek online, tetapi sopir yang bekerja di sektor lain juga butuh perhatian dan perlindungan dari pemerintah. "Sopir ekspedisi, sopir angkutan, sopir perkebunan, sopir pertambangan, sopir pribadi, dan yang lainnya mayoritas adalah pekerja informal. Kenapa DPR dan pemerintah hanya membicarakan ojol saja. Ini agenda apa," kata perempuan yang sudah lebih dari enam tahun menjadi driver ojek online itu. 

Ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja penuh waktu sebagai pengemudi ojol tersebut berharap pemerintah dan DPR memperhatikan nasib pengemudi lain di luar ojol. "Anggota kami lebih beragam, bukan saja driver online," tandasnya. 

Dia mencontohkan, meskipun menjadi sopir ekspedisi, angkutan umum, angkutan barang, atau angkutan perkebunan, sebagian besar pekerja informal dan tidak punya BPJS Ketenagakerjaan. Hampir tiap hari anggota mereka mengalami risiko kecelakaan. Selama ini sebagian besar anggotanya membayar iuran mandiri BPJS. "Harusnya negara menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan kami," tambah Ainun.

Sopir ojek online perempuan yang beroperasi di bilangan Jakarta Barat itu mengatakan, DPR dan pemerintah bisa lebih arif dalam membuat kebijakan. "Jangan hanya ingin populer padahal ada agenda lain yang kami tidak pernah tahu," kata dia. Baginya negara harus hadir secara konkrit. Negara harus alokasikan APBN untuk BPJS Ketenagakerjaan para supir. (wan)