Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 6 Mei 2025 | 23.44 WIB

Pastikan Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer Tidak Langgar HAM, Menteri HAM Natalius Pigai Dorong jadi Program Nasional

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM) - Image

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)

JawaPos.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan dukungan terhadap program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendidik anak-anak bermasalah melalui pendekatan pendidikan karakter di barak militer.

Menurut Pigai, pendekatan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, selama tidak mengandung unsur kekerasan fisik atau corporal punishment.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang ingin mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan, corporal punishment seperti mencubit telinga atau memukul tangan merupakan bentuk hukuman fisik yang bertentangan dengan prinsip HAM dan tidak lagi relevan dalam pendidikan modern.

Pigai menegaskan, selama pendekatan tersebut berfokus pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab tanpa kekerasan fisik, maka hal itu sah dan layak didukung. 

"Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM. Dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Itu sikap kami," tegasnya.

Pigai juga menyarankan, jika program ini terbukti efektif, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebaiknya segera menerbitkan regulasi agar metode tersebut bisa diadopsi secara nasional. 

"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM. 

"Kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM. Tidak bertentangan dengan HAM, namun tetap meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab," tuturnya.

Lebih lanjut, Pigai menekankan bahwa pendidikan karakter sejak dini adalah fondasi penting menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. 

"Kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan. Presiden sendiri telah mencanangkan program-program populis. Maka, pembentukan SDM yang kompeten dan berkarakter harus segera dimulai dari sekarang," pungkasnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore