Terima Usulan IDI, Jokowi Pertimbangkan Naikkan Iuran JKN

JawaPos.com - Usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait kondisi BPJS Kesehatan mendapat respons dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya presiden mempertimbangkan untuk menaikkan iura peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kenaikan itu untuk bakal diberlakukan untuk iuran peserta JKN non-penerima bantuan iuran (PBI). "Semuanya masih dikalkulasi. Saran dari IDI baik, tapi apa pun harus dihitung. Pokoknya dihitung," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (25/9).

Usulan kenaikan iuran non-PBI bisa saja dilakukan untuk mencegah naiknya defisit anggaran. Pasalnya, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit keuangan setiap tahun. "Kalau memungkinkan kenapa tidak (pemerintah menaikkan iuran), tapi masih dihitung," lanjutnya.

Sebelumnya, IDI bertemu dengan mantan Gubernur DKI itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9). Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk mengenai defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, defisit tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014 defisit tercatat sebesar Rp 8,5 triliun, 2015 Rp 10,67 triliun, 2016 Rp 11,55 triliun, dan pada 2017 sebesar Rp 16,62 triliun.

Pemerintah akan segera mencairkan dana talangan Rp 4,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, mekanisme pencairan dana untuk menutup defisit BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandatangani pada 10 September 2018.