Kemenko Polhukam Pecah Dua, Komnas HAM Koordinasi dengan Dua Menko

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sudah dipecah menjadi dua. Yakni Kemenko Politik dan Hukum (Polkam) serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Perubahan itu membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus berkoordinasi dengan dua menko. 

Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro pada Senin (28/10). Usai menandatangani nota kesepahaman bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Atnike menyampaikan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus dirumuskan. 

Menurut Atnike, ruang lingkup HAM, pertahanan, dan keamanan bukan hanya menjadi domain Komnas HAM dan TNI. Ada kementerian dan lembaga lain yang juga harus bersinergi. ”Apalagi sekarang sudah ada dua kemenko baru ya. Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum, HAM, (Imigrasi, dan Pemasyarakatan),” terang dia. 

Atnike mengakui, Komnas HAM harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebab, kini mereka tidak hanya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan satu menko, ada dua menko yang bidangnya beririsan dengan Komnas HAM. ”Keduanya tentu erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM maupun TNI, “ imbuhnya. 

Karena itu, Atnike memastikan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan Menko Polkam Budi Gunawan maupun Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. ”Ke depan tentu, Komnas HAM harus berkoordinasi dengan kedua kemenko maupun kementerian di bawah dua kemenko tersebut. Untuk kementerian HAM tentu itu koordinasi yang lain lagi ya,” kata dia.